Langkah Kementerian Keuangan menyiapkan dana sekitar Rp 2 triliun per hari untuk masuk ke pasar obligasi dapat memperkuat kredibilitas kebijakan fiskal apabila dijalankan secara terbatas, transparan, dan berbasis aturan, seperti dikutip dari Nasional.
Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Syafruddin Karimi menjelaskan bahwa pasar saat ini sedang memberi tekanan terhadap Indonesia secara lintas aset, termasuk pelemahan rupiah, penurunan IHSG lebih dari 4%, dan peningkatan premi risiko Indonesia melalui credit default swap (CDS).
"Dalam situasi seperti ini, Kemenkeu perlu hadir untuk mencegah panic selling di SBN, menjaga likuiditas pasar, dan menahan kenaikan biaya pembiayaan APBN," kata Syafruddin kepada KONTAN, Selasa (19/5/2026).
Syafruddin Karimi menilai kredibilitas fiskal akan meningkat jika publik melihat pemerintah menggunakan kas negara secara hati-hati tanpa mengganggu belanja prioritas dan tetap menjaga defisit dalam batas aman.
Sebaliknya, kredibilitas dapat menurun bila pasar melihat intervensi dilakukan tanpa batas dana yang jelas, tanpa target tenor, serta tanpa strategi keluar yang terukur.
Kebijakan tersebut juga dinilai dapat membantu stabilitas moneter karena kondisi pasar obligasi yang lebih tenang akan mengurangi tekanan arus modal keluar yang ikut menekan rupiah.
Meskipun demikian, mandat utama menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi tetap berada di tangan Bank Indonesia, sehingga dukungan fiskal melalui pasar surat berharga negara tidak boleh menggantikan sinyal kebijakan moneter yang kredibel.
"Pasar bahkan mulai memprice peluang BI Rate naik ke 5% dari 4,75%, sehingga dukungan fiskal melalui SBN tidak boleh menggantikan sinyal moneter yang kredibel," katanya.
Syafruddin Karimi menegaskan bahwa stabilisasi rupiah merupakan ranah utama Bank Indonesia karena otoritas moneter memiliki instrumen suku bunga, operasi moneter, hingga pengelolaan ekspektasi inflasi.
Oleh karena itu, Kementerian Keuangan dinilai tidak boleh mengambil peran BI di pasar spot valuta asing, melainkan terbatas pada penjagaan pasar SBN.
Tekanan di pasar obligasi negara dapat memicu arus keluar modal, menaikkan yield, memperburuk sentimen, dan akhirnya menambah permintaan dolar AS.
Langkah pemerintah ini diharapkan dibaca pasar sebagai bentuk koordinasi fiskal dan moneter, dengan BI fokus menjaga kurs rupiah serta ekspektasi inflasi, sedangkan Kemenkeu menjaga likuiditas pasar obligasi dan kredibilitas APBN.
"Respons pasar yang diharapkan ialah penurunan tekanan jual SBN, volatilitas yield yang lebih terkendali, CDS tidak melebar lebih jauh, forward rupiah tidak makin masuk ke area 18.000, dan investor asing tidak mempercepat keluar dari aset rupiah," katanya.
Pemerintah juga perlu menjelaskan kepada publik bahwa dana Rp 2 triliun per hari tersebut bukan bentuk penyelamatan investor, melainkan upaya mencegah biaya krisis yang lebih besar bagi masyarakat dan dunia usaha.
Komunikasi pemerintah sangat penting agar publik memahami bahwa operasi pasar tersebut bersifat sementara, terukur, menggunakan manajemen kas yang aman, dan tidak mengorbankan belanja sosial, pendidikan, kesehatan, maupun program produktif lainnya.
"Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada satu hal, pemerintah dan BI harus berbicara dalam satu kerangka, menjaga independensi BI, menjaga disiplin APBN, dan menunjukkan bahwa negara sedang memutus spiral risiko, bukan menutupi kepanikan pasar," pungkas Syafruddin.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa target penyerapan obligasi negara sebesar Rp 2 triliun per hari belum sepenuhnya tercapai.
Pemerintah baru mampu menyerap sekitar Rp 600 miliar dari target yang telah ditetapkan untuk menjaga stabilitas pasar Surat Berharga Negara (SBN).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa langkah pembelian obligasi tersebut dilakukan melalui mekanisme cash management pemerintah untuk memastikan harga obligasi tetap terkendali di tengah tekanan pasar keuangan domestik.
Rendahnya penyerapan obligasi justru mengindikasikan bahwa tekanan jual dari investor belum terlalu besar.
"Kemarin saja saya sudah targetkan serap Rp 2 triliun, hanya dapat Rp 600 miIiar, artinya yang jual juga sedikit sebetulnya. Jadi kita memastikan harga bond tetap terkendali itu," ujar Purbaya kepada awak media di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Pemerintah sejauh ini masih menggunakan dana internal untuk masuk ke pasar obligasi dan belum mengaktifkan skema framework yang melibatkan lembaga keuangan negara lainnya.
Terdapat dua pendekatan utama dalam menjaga stabilitas pasar obligasi, yakni melalui cash management dan melalui framework stabilisasi pasar yang melibatkan berbagai institusi.
Opsi kedua dinilai belum diperlukan karena volatilitas pasar masih dalam kondisi yang dapat dikendalikan.
"Ini baru cash management. Kalau framework nanti saya panggil SMI dan lain-lain untuk ikut, tapi sekarang belum separah itu keadaannya, masih relatif lumayanlah," katanya.
