Kementerian Keuangan mulai menyelidiki dugaan manipulasi harga ekspor komoditas strategis Indonesia melalui perusahaan perantara di Singapura, Rabu (20/5/2026). Langkah ini diambil setelah Presiden Prabowo Subianto menyinggung indikasi under invoicing dalam rapat kabinet, seperti dilansir dari Money.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi adanya temuan praktik under invoicing dan transfer pricing pada ekspor crude palm oil (CPO) serta batubara. Penyelidikan intensif kini dilakukan oleh tim khusus bentukan Kementerian Keuangan guna menelusuri pola transaksi yang mencurigakan tersebut.
Pemeriksaan awal dilakukan dengan mendatangi langsung Lembaga National Single Window (LNSW). Kemenkeu bertindak cepat setelah adanya indikasi penyelewengan harga pada komoditas strategis nasional.
"Jadi begitu ada seperti itu, saya langsung datang ke NSW, National Single Window yang di bawah Kementerian Keuangan," kata Purbaya dalam konferensi pers di DPR RI, Rabu (20/5/2026).
Penelusuran kemudian diperkuat dengan pembentukan "tim 10" yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI). Tim ini bertugas memeriksa data ekspor impor secara acak terhadap 10 eksportir CPO beserta sejumlah pengapalan mereka.
Hasil analisis AI mendeteksi adanya pola pengiriman barang dari Indonesia ke perusahaan afiliasi di Singapura sebelum diteruskan menuju negara tujuan akhir seperti Amerika Serikat. Meskipun transaksi dicatat di Singapura, kapal pengangkut diketahui berangkat langsung dari pelabuhan Indonesia menuju Amerika Serikat.
"Kapalnya sama, volumenya sama, tapi pricenya beda," ujar Purbaya.
Kementerian Keuangan selanjutnya memvalidasi temuan tersebut dengan membeli data impor resmi dari penyedia data internasional di Amerika Serikat. Proses pencocokan data ekspor Indonesia dengan data impor Amerika Serikat dibantu oleh teknologi AI.
Berdasarkan hasil pencocokan, harga komoditas saat keluar dari Indonesia tercatat jauh lebih rendah dibandingkan saat memasuki Amerika Serikat. Rata-rata harga di negara tujuan dilaporkan mencapai dua kali lipat dari nilai ekspor yang dilaporkan di tanah air.
Manipulasi ini berdampak langsung pada penurunan potensi penerimaan negara dari sektor bea keluar dan pajak penghasilan badan. Pemerintah kini terus memperluas pengawasan karena indikasi serupa juga ditemukan pada ekspor batubara dengan tujuan negara India.
"Di situ saya juga rugi pajak penghasilan. Jadi saya rugi banyak," tegas Purbaya.
