Kementerian Keuangan menyalurkan anggaran belanja subsidi dan kompensasi senilai Rp 153,1 triliun hingga Selasa (19/5/2026) untuk memperkuat daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global, seperti dilansir dari Money.
Realisasi pembiayaan tersebut setara dengan 34,4 persen dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini. Dari keseluruhan dana yang telah digelontorkan tersebut, alokasi khusus untuk belanja subsidi menyerap anggaran sebesar Rp 74,9 triliun, sedangkan untuk belanja kompensasi menyentuh angka Rp 78,2 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis pemerintah dalam meredam dampak pelemahan nilai tukar rupiah.
"Belanja subsidi dan kompensasi untuk menjaga daya beli masyarakat, ya kami bayar sesuai dengan yang diminta oleh PLN dan Pertamina," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi April 2026 di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Pergerakan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dan depresiasi mata uang rupiah menjadi faktor utama yang memicu tingginya realisasi subsidi tersebut. Selain itu, lonjakan volume konsumsi energi di tingkat domestik turut memperbesar penyerapan anggaran operasional ini.
Pemerintah juga mesti mengalokasikan dana untuk pembayaran uang muka subsidi pupuk serta menanggung biaya kenaikan distribusi bahan bakar minyak (BBM), elpiji, dan pasokan listrik bersubsidi. Kendati demikian, otoritas keuangan memastikan kondisi kas negara masih terkendali berkaca pada pengalaman mitigasi krisis energi global saat konflik Rusia-Ukraina tahun 2022.
Berdasarkan catatan resmi, volume penyaluran BBM bersubsidi melonjak 8,2 persen secara tahunan menjadi 4.704,6 ribu kiloliter. Sementara itu, distribusi elpiji ukuran 3 kilogram meningkat 3,7 persen hingga mencapai 2.152,8 juta kilogram pada periode yang sama.
Pada sektor ketenagalistrikan, cakupan subsidi pemerintah kini telah menjangkau 42,9 juta pelanggan atau mengalami pertumbuhan sebesar 2,2 persen. Lonjakan tertinggi terjadi pada sektor pertanian dengan penyaluran pupuk bersubsidi yang melonjak hingga 25,2 persen atau setara 2,9 juta ton.
Selain pos energi dan pertanian, skema bantuan modal melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tercatat telah menyasar 1,54 juta debitur selama empat bulan pertama tahun ini. Secara akumulatif, realisasi belanja pemerintah pusat per April 2026 membukukan angka Rp 826 triliun, tumbuh 51,1 persen dibandingkan periode tahun lalu.
Pertumbuhan penyerapan anggaran ini ditopang oleh belanja kementerian dan lembaga yang mencapai Rp 400,5 triliun atau naik 57,9 persen. Di sisi lain, realisasi belanja dari sektor non-kementerian dan lembaga ikut merangkak naik sebesar 45,2 persen menjadi Rp 425,5 triliun.
