Pemerintah menepis kekhawatiran yang menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 berada dalam kondisi terancam. Otoritas fiskal memastikan bahwa bantalan kas negara masih berada dalam posisi kuat.
Kekuatan ini didukung oleh Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang besar serta strategi pengelolaan anggaran yang adaptif. Langkah tersebut disiapkan guna menghadapi tantangan global, terutama lonjakan harga energi.
Dilansir dari Investortrust, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pemerintah telah menyusun skenario terburuk. Simulasi ini menggunakan asumsi harga minyak yang mencapai US$100 per barel.
Dalam simulasi tersebut, defisit APBN 2026 dipastikan tetap terkendali pada kisaran 2,9% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka ini masih berada di bawah batas aman yang ditetapkan undang-undang, yaitu sebesar 3%.Pemerintah mengandalkan SAL yang saat ini mencapai Rp420 triliun untuk menopang skenario tersebut. Alokasi dana tersebut terbagi menjadi Rp300 triliun di perbankan Himbara dan Rp120 triliun di Bank Indonesia.
Dana yang tersimpan di bank sentral bersifat dinamis dan berpotensi terus bertambah melalui penerimaan pajak.
"Media salah mengerti. SAL masih utuh, tidak ada yang tergerus," kata Menkeu menjawab Investortrust akhir pekan lalu.
"Dana APBN tidak statis. Dengan penerimaan dan pengeluaran, posisinya akan terus bergerak," tambah Purbaya.
Menteri Keuangan menekankan bahwa SAL tidak dialokasikan untuk belanja rutin harian. Dana ini berfungsi sebagai instrumen darurat jika tekanan eksternal meningkat di luar ekspektasi.
"Kita masih punya pertahanan berlapis. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir," kata Purbaya.
Senada dengan Menkeu, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung membantah narasi negatif mengenai potensi jebolnya APBN 2026. Menurutnya, kekhawatiran tersebut muncul akibat kesalahan dalam membaca data keuangan negara.
Kekeliruan pembacaan data itu terkait isu yang menyebutkan bahwa SAL pemerintah hanya tersisa Rp120 triliun.
"Angka itu tidak tepat. SAL kita jauh lebih besar dan masih cukup untuk menopang kebutuhan," tegas Juda Agung dalam peluncuran program PINISI di Jakarta.
Pemerintah menerapkan strategi refocusing anggaran secara agresif demi menjaga kesehatan fiskal. Melalui penajaman skala prioritas belanja kementerian dan lembaga, potensi penghematan diproyeksikan mencapai Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun.
Langkah nyata efisiensi ini diterapkan pada penyesuaian program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penyesuaian tersebut diperkirakan mampu menghemat anggaran hingga lebih dari Rp50 triliun per tahun.
Pada sektor pendapatan, sistem perpajakan diperkuat melalui implementasi coretax. Pemerintah juga memaksimalkan windfall dari komoditas ekspor unggulan seperti batu bara dan crude palm oil (CPO).
Langkah penguatan ini bertujuan untuk menekan defisit anggaran tanpa mengganggu jalannya program prioritas sosial masyarakat.
Dari sisi pembiayaan, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto memastikan pengelolaan utang tetap aman. Belanja bunga utang dalam APBN 2026 akan dikendalikan di bawah Rp599,44 triliun.
Proyeksi angka tersebut telah memperhitungkan berbagai variabel risiko, termasuk fluktuasi nilai tukar rupiah dan pergerakan suku bunga global.
Hingga saat ini, pemerintah menilai belum ada urgensi untuk menyusun APBN Perubahan (APBN-P). Seluruh indikator tekanan ekonomi telah diantisipasi dalam simulasi fiskal saat ini.
