Kementerian Keuangan intervensi pasar obligasi melalui pembelian Surat Berharga Negara secara bertahap setiap hari guna meredam tekanan terhadap rupiah pada Senin, 19 Mei 2026, seperti dilansir dari Nasional.
Langkah stabilisasi pasar keuangan yang sempat bergejolak akibat arus keluar masuk modal asing ini memanfaatkan mekanisme manajemen kas pemerintah. Target pembelian instrumen tersebut ditetapkan hingga Rp2 triliun per hari dengan dana dari kas negara yang masih longgar.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil tanpa mengganggu kebutuhan belanja pemerintah. Dana cadangan kas yang dimiliki saat ini tercatat sekitar Rp420 triliun untuk menopang stabilitas pasar secara bertahap.
"Kita sudah masuk ke bond market bertahap. Saya akan masuk setiap hari," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Realisasi penyerapan dalam satu hari transaksi baru menyentuh angka sekitar Rp600 miliar dari target yang telah ditentukan. Minimnya angka pembelian ini dinilai mencerminkan tekanan jual di pasar utang domestik yang belum terlalu besar.
"Artinya yang jual juga sedikit," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Pemerintah berupaya menjaga harga SBN tetap stabil dan menekan potensi imbal hasil guna mempertahankan minat investor asing. Melalui skema ini, para investor masih berpeluang mendapatkan keuntungan modal dari pasar surat utang Indonesia.
Kebijakan intervensi agresif tersebut mendapat perhatian dari pengamat ekonomi karena dianggap berisiko memengaruhi kapasitas keuangan negara. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mempertanyakan keberlanjutan skema ini di tengah tekanan penerimaan negara.
"Pertanyaannya, memang uangnya ada sampai kapan?" ujar Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios.
Bhima menilai ruang fiskal pemerintah saat ini tidak sepenuhnya leluasa akibat tantangan penerimaan pajak dan beban utang yang tinggi. Tekanan keuangan juga dinilai telah merembet ke pasar saham dan berisiko memicu keluarnya modal asing secara menyeluruh.
"Dompetnya sedang tipis," tegas Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios.
Penggunaan dana besar secara berulang ini dianggap memiliki dampak yang terbatas jika tekanan pasar terus berlanjut. Kebijakan pembelian instrumen obligasi kini memicu perdebatan mengenai efektivitas serta ketahanan fiskal jangka panjang.
