Kementerian Keuangan berkomitmen menjaga pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan melalui pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) secara lebih disiplin dan tepat waktu pada Selasa (19/5/2026).
Langkah pengetatan jadwal konsumsi pemerintah ini diambil untuk memperkuat efek ganda terhadap perekonomian dari sisi konsumsi maupun investasi, seperti dilansir dari Investor Daily.
Pola penyerapan anggaran yang biasanya menumpuk di akhir tahun kini diubah menjadi lebih teratur sejak awal periode demi menghindari penundaan dampak ekonomi di masyarakat.
Plt. Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu, Herman Saheruddin menjelaskan bahwa APBN merupakan instrumen fiskal utama pemerintah dalam mempertahankan momentum pertumbuhan.
"Di Kementerian Keuangan kami menjaga perekonomian nasional melalui fungsi fiskal yang kami miliki di APBN. Saat ini konsumsi pemerintah lebih disiplin," ungkap Herman, Plt. Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu.
Penumpukan belanja pada kuartal tertentu dinilai menghambat masuknya stimulus ekonomi, sehingga realisasi konsumsi pemerintah hingga Maret 2026 kini dipacu hingga menembus angka di atas 20 persen dari total target tahunan.
"Menunda konsumsi berarti menunda multiplier effect masuk ke perekonomian. Strategi fiskal yang kami gunakan adalah merapikan pola konsumsi agar dilakukan tepat waktu," pungkas Herman, Plt. Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), percepatan belanja ini turut mendorong pertumbuhan di sejumlah sektor produktif seperti industri pengolahan, perdagangan, pertanian, informasi dan komunikasi, serta akomodasi dan makan minum.
