Kementerian Pertahanan RI tengah melakukan kajian internal mendalam terkait usulan Letter of Intent dari Amerika Serikat mengenai izin lintas udara atau overflight clearance bagi pesawat mereka di wilayah udara Indonesia. Penegasan mengenai proses evaluasi tersebut disampaikan oleh pihak kementerian pada Selasa (14/4/2026) di Jakarta sebagaimana dilansir dari Nasional.
Pemerintah Indonesia memastikan bahwa dokumen kerja sama yang diusulkan oleh pihak Amerika Serikat tersebut tidak akan langsung mengikat secara hukum. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil tetap selaras dengan kepentingan nasional serta hukum yang berlaku di tanah air.
"Dalam proses pembahasannya, Indonesia telah melakukan sejumlah penyesuaian penting serta menegaskan bahwa dokumen tersebut tidak bersifat mengikat (non-binding) dan tidak otomatis berlaku,ÔÇØ kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, Selasa (14/4/2026).
Brigjen Rico menambahkan bahwa koordinasi teknis masih terus berjalan guna mematangkan prosedur nasional yang harus dipenuhi. Hal ini mencakup aspek pertahanan udara dan pengawasan wilayah kedaulatan NKRI dari aktivitas penerbangan asing.
ÔÇ£Serta masih memerlukan pembahasan lebih lanjut melalui mekanisme teknis dan prosedur nasional yang berlaku," ujar Rico.
Kebijakan terkait overflight clearance ini dipastikan akan mengacu pada koridor politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Prinsip kedaulatan negara menjadi landasan utama dalam setiap poin pembahasan yang dilakukan oleh tim internal Kementerian Pertahanan.
Sebagai bagian dari penguatan kebijakan, Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin telah mengadakan pertemuan khusus dengan sejumlah tokoh senior militer pada Jumat (24/4/2026). Pertemuan ini melibatkan deretan jenderal purnawirawan seperti Wiranto, Gatot Nurmantyo, Andika Muhammad Perkasa, Dudung Abdurachman, hingga Agum Gumelar untuk memberikan perspektif strategis.
ÔÇ£Ini merupakan salah satu forum dari bagian dari masukan-masukan yang diterima. Purnawirawan tentunya punya pertimbangan, punya analisis yang sangat baik,ÔÇØ kata Rico.
Selain melibatkan para purnawirawan, Kementerian Pertahanan berencana membawa pembahasan Letter of Intent ini ke tingkat kementerian lembaga terkait lainnya. Koordinasi lintas sektoral dipandang perlu mengingat izin lintas udara melibatkan otoritas penerbangan sipil dan pengawasan perbatasan.
ÔÇ£Sehingga nanti mungkin akan juga dibahas dengan kementerian dan instansi terkait, dengan DPR, terkait dengan Letter of Intent tersebut,ÔÇØ kata Rico.
Pihak legislatif memberikan respons tegas bahwa isu kedaulatan udara merupakan wilayah sensitif yang memerlukan persetujuan wakil rakyat. Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengingatkan bahwa kewajiban konsultasi pemerintah dengan parlemen sudah diatur dalam mekanisme tata negara.
ÔÇ£Apabila rencana perjanjian tersebut benar, maka pemerintah wajib melakukan konsultasi dengan DPR RI, khususnya Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, intelijen, dan komunikasi,ÔÇØ ujar Hasanuddin, Senin (13/4/2026).
TB Hasanuddin menekankan bahwa segala bentuk perjanjian yang menyentuh aspek strategis kedaulatan negara harus melalui proses ratifikasi. Hal ini bertujuan agar kebijakan luar negeri tidak menyimpang dari prinsip dasar negara yang telah disepakati sejak lama.
