Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir menginstruksikan pemerintah daerah untuk segera melakukan langkah pengendalian harga menyusul lonjakan harga cabai merah di 242 daerah pada pekan pertama Mei 2026. Arahan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Senin (11/5/2026).
Kemendagri mencatat banyak pemerintah daerah yang belum bersedia menjalin kerja sama dengan Kementerian Pertanian terkait program Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) untuk komoditas cabai. Padahal, peningkatan produksi melalui kolaborasi tersebut krusial guna menstabilkan harga di tingkat konsumen.
"[Pemda] boleh tidak membangun atau tidak bekerja sama dengan Kementan untuk menanam cabai, dengan catatan jangan [sampai harga] cabainya naik," ujar Tomsi Tohir, Sekjen Kemendagri.
Tomsi menekankan bahwa meskipun ada tantangan dalam menolak alokasi kawasan cabai, pemerintah daerah tetap memikul tanggung jawab penuh untuk menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat. Ia mengingatkan agar harga bahan pokok tidak melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
Di sisi lain, Tomsi memberikan apresiasi terhadap kondisi ketahanan pangan nasional khususnya pada komoditas beras. Data menunjukkan stok beras saat ini mencapai 5,19 juta ton, yang menjadi angka ketersediaan tertinggi dalam sejarah Indonesia.
"Tolong Ibu [Perum Bulog] data kan daerah-derajat masih tinggi, minta dihubungi untuk Bulognya supaya penyalurannya ditingkatkan," imbuh Tomsi Tohir, Sekjen Kemendagri.
Permintaan tersebut ditujukan agar Perum Bulog memastikan distribusi beras ke berbagai daerah berjalan optimal guna menekan disparitas harga yang masih ditemukan di sejumlah wilayah. Tomsi meyakini daerah memiliki kemampuan untuk mengatasi gejolak harga musiman berdasarkan pengalaman bertahun-tahun.
"Dengan rapat yang setiap minggu, dengan bertahun-tahun kita mengalami musim yang sama, musim penghujan, panas, gelombang tinggi, kita harus sudah bisa mengatasi kebiasaan-kebiasaan itu. Kita sudah bisa mengatasi kesulitan-kesulitun kita itu," tandas Tomsi Tohir, Sekjen Kemendagri.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta Kantor Staf Presiden (KSP) guna menyelaraskan kebijakan stabilisasi harga pangan nasional.
