Kementerian Agama akan menyelenggarakan sidang isbat untuk menetapkan awal Zulhijah 1447 Hijriah di Auditorium H.M. Rasjidi, Jakarta, pada Minggu, 17 Mei 2026. Pertemuan ini krusial sebagai dasar penentuan tanggal perayaan Hari Raya Idul Adha 2026 bagi umat Islam di Indonesia.
Dilansir dari Megapolitan, musyawarah tersebut bakal mempertemukan perwakilan pemerintah, berbagai organisasi masyarakat Islam, serta pakar astronomi dan ahli falak. Penyelenggaraan sidang ini bertujuan mencapai kesepakatan bersama mengenai kalender kamariah melalui validasi data ilmiah dan observasi.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad, menjelaskan bahwa sidang ini merupakan wadah koordinasi antarpihak terkait penetapan bulan Hijriah.
"Sidang isbat merupakan forum musyawarah yang mempertemukan pemerintah, ormas Islam, serta para ahli falak dan astronomi dalam menetapkan awal bulan Hijriah," ujar Abu Rokhmad, Selasa (5/5/2026).
Pemerintah menerapkan integrasi dua metode dalam proses penentuan ini, yakni perhitungan astronomi (hisab) dan pengamatan visual (rukyat). Hasil perhitungan posisi hilal akan dikonfirmasi melalui pemantauan langsung di lapangan pada sejumlah lokasi strategis di seluruh wilayah Indonesia.
"Pendekatan ini memastikan keputusan yang diambil tidak hanya berbasis data ilmiah, tetapi juga terkonfirmasi melalui pengamatan lapangan," kata Abu Rokhmad.
Data hisab sementara menunjukkan posisi hilal pada 29 Zulkaidah 1447 Hijriah diperkirakan berada di atas 3 derajat dengan elongasi melampaui 6,4 derajat. Angka ini secara teoritis telah memenuhi kriteria visibilitas hilal yang ditetapkan MABIMS.
"Penetapan awal Zulhijah tetap menunggu hasil rukyat dan keputusan sidang isbat sebagai otoritas resmi pemerintah," ujar Abu Rokhmad.
Meskipun terdapat prediksi bahwa Idul Adha 2026 berpotensi jatuh serentak pada Rabu, 27 Mei 2026, pemerintah meminta publik bersabar. Muhammadiyah telah menetapkan tanggal tersebut melalui Kalender Hijriah Global Tunggal, sementara Nahdlatul Ulama tetap menunggu hasil sidang resmi pemerintah.
