PT Makmur Berkah Amanda Tbk memproyeksikan nilai investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industri Halal Sidoarjo mencapai Rp97,8 triliun pada Jumat (17/4/2026). Pengembangan kawasan seluas 796,65 hektare di Jawa Timur ini diharapkan mampu menyerap lebih dari 300 ribu tenaga kerja hingga tahun 2054 mendatang.
Sebagaimana dilansir dari Detik Finance, kawasan ini dirancang sebagai ekosistem terintegrasi yang mencakup sektor produksi, pengolahan, hingga distribusi logistik berbasis standar halal. Langkah strategis ini diambil guna menangkap minat investor global dari Timur Tengah, Asia, serta Amerika Serikat dan Eropa yang mencari basis produksi stabil.
Saat ini, sebagian besar calon investor internasional dilaporkan masih dalam posisi menunggu penetapan resmi status KEK sebagai landasan hukum pemberian insentif. Proyek ini dikelola oleh pengembang yang sebelumnya telah mengoperasikan kawasan industri SAFE 'n' LOCK selama 20 tahun dengan lebih dari 500 penyewa lintas negara.
"Insentif-insentif yang diberikan pemerintah melalui Kawasan Ekonomi Khusus Industri Halal Sidoarjo diharapkan dapat mempercepat perkembangan industri halal di Indonesia. Dengan dukungan ketersediaan bahan baku, besarnya populasi muslim, serta sistem sertifikasi halal yang berada di bawah BPJPH, Indonesia memiliki fondasi yang sangat kuat untuk semakin mendekatkan diri pada target sebagai pusat global halal hub," ujar Adi Saputra Tedja Surya, Direktur Utama PT Makmur Berkah Amanda Tbk.
Pihak pengembang menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri dan pembukaan lapangan kerja baru. Penyerapan tenaga kerja secara masif menjadi salah satu indikator keberhasilan dari pembangunan ekosistem industri di Sidoarjo tersebut.
"Semangat kami sejalan dengan arahan Presiden terkait pentingnya industrialisasi dan peningkatan penyerapan tenaga kerja untuk memperkuat perekonomian Indonesia," lanjut Adi Saputra Tedja Surya.
Adi menjelaskan bahwa Indonesia memiliki peluang pengembangan KEK yang luas jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Sebagai perbandingan, Vietnam memiliki 4 KEK seluas 1,6 juta hektare dan Malaysia memiliki 6 KEK dengan luas mencapai 2,15 juta hektare.
"Beberapa negara di kawasan telah lebih dahulu mengembangkan KEK dalam skala besar. Vietnam memiliki 4 KEK dengan total luas sekitar 1,6 juta hektare, Malaysia 6 KEK seluas 2,15 juta hektare, dan Thailand 10 KEK dengan luas sekitar 622.000 hektare. Sementara itu, Filipina memiliki ratusan KEK meskipun dengan skala luasan yang lebih kecil. Indonesia saat ini memiliki 24 KEK dengan total luas sekitar 21.000 hektare, sehingga masih terdapat ruang besar untuk pengembangan lebih lanjut," jelas Adi Saputra Tedja Surya.
Selain dukungan infrastruktur, penguatan regulasi juga ditekankan oleh otoritas penjamin produk halal guna memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar internasional. Upaya ini melibatkan sinergi antara Kementerian Perindustrian, Dewan Nasional KEK, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
"Halal adalah gaya hidup. Halal adalah standar mutu. Halal adalah modernisasi. Dan halal Indonesia adalah kontribusi untuk masyarakat dunia," ujar Ahmad Haikal Hasan, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Pengembangan infrastruktur halal di Sidoarjo ini menjadi krusial mengingat kewajiban sertifikasi halal nasional akan mulai diberlakukan secara penuh pada Oktober 2026. Regulasi tersebut diprediksi akan memicu lonjakan permintaan terhadap fasilitas produksi dan rantai pasok yang terintegrasi secara halal di seluruh Indonesia.
