KEHADIRAN Presiden RI dalam Rapat Paripurna (Rapur) DPR dinilai akan menjadi perhatian pasar dan pelaku usaha karena dipersepsikan bukan sekadar agenda politik, tetapi juga sinyal mengenai arah kebijakan ekonomi pemerintah ke depan. Di tengah tekanan ekonomi global, stabilitas fiskal dan kepastian kebijakan dinilai menjadi faktor utama yang akan dicermati investor.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rizal Taufikurrahman, mengatakan ekspektasi pasar terhadap rapat paripurna tersebut tidak hanya terletak pada substansi pidato Presiden, melainkan juga kemampuan pemerintah menghadirkan kepastian arah kebijakan ekonomi.
ÔÇ£Kehadiran Presiden RI dalam Rapat Paripurna DPR besok akan dipersepsikan pasar dan pelaku usaha sebagai sinyal politik sekaligus sinyal arah kebijakan ekonomi ke depan,ÔÇØ kata Rizal saat dihubungi, Rabu (19/5).
Menurut dia, pelaku pasar akan memperhatikan seberapa kuat pemerintah dapat memberikan keyakinan terkait stabilitas fiskal, pengelolaan utang negara, pergerakan nilai tukar rupiah, hingga kesinambungan program prioritas nasional di tengah meningkatnya tekanan global.
Dalam situasi nilai tukar rupiah yang masih mengalami tekanan dan harga energi dunia yang cenderung meningkat, pemerintah dinilai perlu menegaskan komitmennya dalam menjaga disiplin fiskal serta kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). ÔÇ£Pasar membutuhkan narasi yang tegas bahwa pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal dan kredibilitas APBN,ÔÇØ ujarnya.
Selain itu, Rizal menilai rapat paripurna juga menjadi momentum penting untuk menunjukkan soliditas antara pemerintah dan DPR dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Investor, kata dia, akan melihat apakah pemerintah memiliki strategi yang jelas untuk menjaga defisit anggaran tetap terkendali, mengantisipasi potensi kenaikan beban subsidi energi akibat tingginya harga minyak mentah dunia, serta memastikan program prioritas tetap berjalan produktif tanpa memperbesar tekanan fiskal.
Ia mengingatkan komunikasi pemerintah yang terlalu normatif tanpa disertai peta jalan kebijakan yang konkret justru berpotensi menimbulkan persepsi negatif di pasar.
ÔÇ£Jika komunikasi yang disampaikan terlalu normatif tanpa roadmap yang konkret, pasar justru bisa membaca adanya gap antara optimisme politik dan realitas ekonomi,ÔÇØ jelasnya.
Di sisi lain, Rizal mengatakan masyarakat juga menaruh harapan agar kehadiran Presiden dapat memberikan rasa optimisme di tengah tekanan biaya hidup dan pelemahan daya beli yang masih dirasakan sebagian kelompok masyarakat.
Menurutnya, publik saat ini membutuhkan penjelasan yang lebih realistis mengenai langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan, nilai tukar rupiah, penciptaan lapangan kerja, hingga iklim investasi.
ÔÇ£Semakin kuat pesan kepastian kebijakan yang disampaikan, semakin besar peluang meredakan kekhawatiran pasar maupun masyarakat dalam jangka pendek,ÔÇØ pungkasnya. (Fal/P-3)
- Indef: Kehadiran Presiden Prabowo di Paripurna DPR Tunjukkan Komitmen Jaga Kredibilitas APBN 19/5/2026 20:22 KEHADIRAN Presiden Prabowo Subianto secara langsung dalam Rapat Paripurna DPR RI esok hari dinilai sebagai sinyal politik dan ekonomi yang cukup penting di tengah tekanan ekonomi saat ini.
- Prabowo Jadi Presiden Pertama yang Sampaikan Kerangka Ekonomi Makro Langsung di Rapat Paripurna DPR 19/5/2026 18:37 Istana menjelaskan alasan Presiden Prabowo Subianto menyampaikan langsung KEM-PPKF RAPBN 2027 di DPR untuk menyatukan kekuatan bangsa.
- Hari Kebangkitan Nasional, Prabowo Hadir Langsung di Paripurna DPR 19/5/2026 18:12 Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan KEM-PPKF RAPBN 2026 di DPR bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional untuk perkuat ekonomi.
- Presiden Prabowo akan Hadir Rapat Paripurna DPR Besok untuk Bahas Keuangan 19/5/2026 16:44 Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri Rapat Paripurna DPR RI pada Rabu (20/5) untuk menyampaikan KEM-PPKF dan RAPBN Tahun Anggaran 2027.
- Puan Maharani Beberkan Isu Strategis Fokus Pengawasan DPR 12/5/2026 13:15 Ketua DPR Puan Maharani memaparkan isu strategis pengawasan DPR, mulai dari keamanan TNI, energi, hingga perlindungan korban kekerasan seksual.
- Paripurna Awal 2026 Dihadir 294 dari 579 Anggota DPR 13/1/2026 12:57 Rapat tersebut merupakan Rapat Paripurna pertama pada tahun 2026 setelah menjalani masa reses sejak awal Desember 2025.
- Kehadiran Para Wakil Rakyat dalam Rapat Paripurna 26/8/2025 12:07 Rapat paripurna tersebut ditandatangani oleh 293 yang hadir dari 580 anggota dan terdiri dari seluruh fraksi sehingga rapat dinyatakan kuorum.
- Pandangan Fraksi Terkait APBN 2026 19/8/2025 12:11 Paripurna yang dipimpin oleh dua wakil ketua DPR Adies Kadir dan Saan Mustopa tersebut dihadiri total 307 anggota dewan mengisi daftar hadir.
- Ini Daftar 10 UU Kabupaten dan Kota di Sulawesi yang Baru Disahkan DPR RI 24/7/2025 12:29 Sehingga dapat menghindari konflik hukum dan administrasi yang mungkin timbul akibat dasar hukum yang tidak relevan pada saat ini.
