Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan sebuah tantangan besar dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026. Berdasarkan data terbaru, total kebutuhan susu untuk mendukung program nasional tersebut diprediksi akan mencapai angka yang sangat fantastis, yakni 4,8 miliar kemasan.
Namun, kondisi industri pengolahan susu di dalam negeri saat ini dinilai belum sepenuhnya siap untuk memenuhi permintaan tersebut secara mandiri. Untuk mengatasi celah pasokan ini, pelaku industri sangat didorong untuk menjalin kolaborasi erat dengan koperasi-koperasi susu lokal guna meningkatkan kapasitas produksi nasional.
Kapasitas Produksi Susu Nasional Masih Terbatas
Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kemenperin, Merrijantij Punguan Pintaria, menjelaskan detail mengenai situasi ketersediaan produk saat ini. Ia menyebutkan bahwa kemampuan industri lokal dalam memproduksi kemasan susu ukuran kecil masih jauh dari target kebutuhan program.
Menurut pemaparan Merrijantij, kemampuan produksi untuk kemasan ukuran 115 ml hingga 125 ml baru menyentuh angka 2,39 miliar kemasan. Dengan kata lain, industri pengolahan susu nasional baru mampu meng-cover sekitar 49,7 persen saja dari seluruh total kebutuhan program Makan Bergizi Gratis.
Pemerintah menyiapkan skema bantuan bagi industri dan koperasi melalui kebijakan restrukturisasi sebagai berikut:
| Kategori Dukungan | Besaran Insentif | Tujuan Program |
|---|---|---|
| Produk Ber-TKDN | Reimbursement hingga 35% | Mendorong penggunaan komponen lokal dalam alat produksi. |
| Produk Dalam Negeri Lainnya | Reimbursement hingga 25% | Meningkatkan investasi pada mesin pengolahan susu. |
| Unit Pengolahan Koperasi | Pendampingan Teknis | Memampukan koperasi memproduksi susu kemasan siap konsumsi. |
Melalui program restrukturisasi ini, pemerintah akan memberikan pengembalian dana atau skema reimbursement bagi mereka yang berinvestasi pada mesin dan peralatan produksi. Langkah strategis ini diharapkan dapat memacu produktivitas unit pengisian (filling unit) baik di pabrik besar maupun di pusat-pusat pengolahan milik koperasi.
Merrijantij sangat berharap agar perusahaan besar tidak berjalan sendiri-sendiri dan mau merangkul koperasi peternak di berbagai daerah. Pendampingan teknis dari industri besar sangat krusial bagi koperasi yang ingin bertransformasi dari sekadar penyedia bahan baku menjadi pengolah susu kemasan yang higienis.
Konsep Dapur Susu untuk Pemerataan Distribusi
Di sisi lain, Kementerian Pertanian (Kementan) turut menyodorkan solusi inovatif melalui usulan pembentukan "Dapur Susu". Model bisnis ini dirancang untuk memastikan pasokan susu bagi program Makan Bergizi Gratis dapat menjangkau seluruh pelosok negeri secara merata.
Dapur Susu Indonesia atau DaSI direncanakan menjadi penghubung utama yang memasok kebutuhan susu ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Keberadaan unit-unit kecil ini dianggap lebih fleksibel dibandingkan mengandalkan distribusi dari pabrik besar yang lokasinya terpusat.
Berikut adalah poin-poin penting mengenai rencana pengembangan Dapur Susu menurut Kementerian Pertanian:
- Skala Usaha: Dikelola oleh koperasi dengan fokus pada proses pasteurisasi dan sterilisasi sederhana.
- Estimasi Modal: Satu unit Dapur Susu diperkirakan membutuhkan investasi awal sekitar Rp5 miliar.
- Populasi Sapi: Setiap unit idealnya mengelola antara 100 hingga 200 ekor sapi perah sebagai sumber bahan baku.
- Jangkauan Layanan: Satu pusat produksi ini diklaim mampu menyuplai kebutuhan untuk 5 sampai 10 titik SPPG di sekitarnya.
- Kepastian Pasar: Hasil produksi akan langsung diserap oleh pemerintah melalui program MBG yang mewajibkan konsumsi susu dua kali sepekan.
Makmun, selaku Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan, menyatakan bahwa model prototipe ini sudah mulai diuji coba secara terintegrasi di Sulawesi Selatan. Dengan modal yang relatif terjangkau, koperasi di daerah kini memiliki peluang besar untuk terlibat aktif dalam rantai pasok pangan nasional.
Tantangan Populasi Sapi dan Dominasi Industri di Jawa
Salah satu hambatan utama dalam industri susu nasional adalah sebaran peternakan yang saat ini masih sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa. Makmun melihat kondisi ini sebagai peluang emas bagi wilayah di luar Jawa untuk mulai membangun basis produksi susu mereka sendiri melalui dukungan pemerintah.
Koperasi kecil seringkali kalah bersaing dengan industri besar dalam hal pemasaran dan promosi produk di pasar komersial. Namun, dengan adanya program Makan Bergizi Gratis, hambatan pemasaran tersebut hilang karena pemerintah berperan sebagai pembeli siaga (offtaker) bagi hasil produksi peternak lokal.
Meskipun potensi pasar sudah tersedia, ketersediaan bibit sapi perah yang berkualitas tetap menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan. Makmun menekankan pentingnya intervensi bantuan pemerintah di masa depan untuk pengadaan sapi guna menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku susu.
Ia meyakini bahwa semangat peternak akan meningkat drastis jika ada jaminan bahwa susu yang mereka perah pasti terserap oleh program pemerintah. Dengan integrasi antara Dapur Susu dan Dapur MBG, siklus ekonomi di tingkat peternak diharapkan dapat tumbuh lebih stabil dan berkelanjutan.
