Penulis : Tri Listiyarini 24 Mei 2026 | 13:05 WIB
Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA. (Pidato Presiden RI/Melati Kristina/Diproduksi ChatGPT)
JAKARTA, investor.idÔÇôKebijakan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui implementasi PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai pelaksana tunggal dapat dilanjutkan tapi dengan koreksi besar.
Kapasitas DSI juga tidak bisa sepenuhnya dibangun sambil jalan, harus ada standar minimal yang wajib tersedia sebelum ekspor komoditas strategis dipusatkan, antara lain BUMN itu harus memiliki sistem harga berbasis benchmark internasional. Tanpa itu, DSI berisiko menjadi jembatan sempit yang dipaksa dilewati semua truk komoditas nasional.
Menurut ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat, kebijakan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui DSI tidak perlu dibatalkan karena masalah yang hendak diselesaikan nyata. Kebocoran nilai ekspor, manipulasi harga, dan lemahnya pengendalian devisa memang harus dibereskan.
Tetapi kebijakan ini juga tidak boleh dilanjutkan secara terburu-buru seperti rencana awal. ÔÇ£Lanjut, tetapi dengan koreksi besar. Jalan terbaik adalah koreksi besar. Mulailah dari transparansi data, pelaporan kontrak, audit harga, dan penguatan devisa,ÔÇØ tutur Achmad menjawab Investor Daily, akhir pekan lalu.
Keberadaan DSI bisa jadi alat kedaulatan ekonomi bila dibangun dengan governance kuat. Tetapi, DSI juga bisa menjadi sumber ketidakpastian baru bila hanya mengandalkan kewenangan besar tanpa kesiapan institusi. Negara boleh mengambil alih kendali atas sumber daya alam (SDA). Namun dalam ekonomi modern, kendali saja tidak cukup. Yang membuat pasar percaya bukan besarnya kuasa negara, melainkan kualitas tata kelolanya.
ÔÇ£Jangan langsung memaksakan monopoli penuh ekspor sebelum sistemnya terbukti. Lakukan uji coba terbatas pada komoditas tertentu, umumkan indikator keberhasilan, buka ruang konsultasi dengan pelaku usaha, dan pastikan kontrak yang sudah berjalan tidak dirusak,ÔÇØ kata Achmad.
Achmad juga mengatakan, DSI tidak boleh dibangun sambil jalan tanpa standar minimal. Kapasitas DSI tidak bisa sepenuhnya dibangun sambil jalan. Ada standar minimal yang wajib tersedia sebelum ekspor komoditas strategis dipusatkan. DSI harus memiliki sistem harga berbasis benchmark internasional, platform digital pelaporan volume dan kualitas, mekanisme audit independen, kepastian penyelesaian sengketa, batas waktu layanan, serta transparansi biaya. ÔÇ£Tanpa itu, DSI berisiko menjadi jembatan sempit yang dipaksa dilewati semua truk komoditas nasional,ÔÇØ tutur dia.
Achmad mengatakan, pemerintah memang sudah memberi sinyal koreksi. Media seperti Antara, melaporkan, nikel pig iron dan sebagian produk turunan sawit akan dikecualikan dari kebijakan sentralisasi ekspor. Untuk sawit, CPO, RBD palm oil, dan RBD palm olein tetap masuk skema, sedangkan beberapa produk turunan dikecualikan, itu menunjukkan pemerintah mulai membaca kekhawatiran industri dan mencoba menghindari gangguan besar pada rantai pasok.
Langkah pengecualian itu positif, tetapi belum cukup. Pemerintah harus menjelaskan kriteria pengecualian, kriteria komoditas yang masuk, serta peta jalan perluasan kebijakan. ÔÇ£Jika tidak, pasar akan terus bertanya komoditas mana lagi yang akan terkena, kapan, dan dengan aturan seperti apa,ÔÇØ papar dia.
Keraguan Pasar
Mengenai respons pasar yang negatif setelah pengumuman pembentukan DSI harus dibaca sebagai sinyal keraguan, bukan sekadar penolakan terhadap nasionalisme ekonomi. Pada perdagangan 22 Mei 2026, pasar kelihatan menguat 0,86% menjadi level 6.147, meski sebelumnya pada 21 Mei 2026, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dilaporkan merosot 3,54% ke level 6.094,94 setelah muncul sentimen pembentukan DSI dan sentralisasi ekspor komoditas.
Penurunan IHSG di Bursa Efek Indonesia (BEI) tersebut terjadi karena pasar melihat kebijakan implementasi DSI itu sebagai perubahan besar dalam arsitektur perdagangan Indonesia, bukan sekadar pembentukan BUMN baru. ÔÇ£Ketika negara ingin menertibkan SDA, mengapa pasar justru cemas? Ini karena pasar yang tidak mudah percaya," ujar dia.
Pertanyaan utama dari pembentukan DSI bukan apakah negara berhak mengendalikan sumber daya alam strategis. Negara jelas berhak, bahkan wajib. Masalahnya, apakah negara sudah cukup siap menjadi pengelola utama ekspor komoditas besar tanpa menciptakan ketidakpastian baru bagi pelaku usaha dan investor,ÔÇØ papar Achmad.
Editor: Tri Listiyarini
Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id
RI Jadi Penentu Harga CPO, BUMN Ekspor Cukup Fasilitasi Transaksi Sawit
Harga CPO Anjlok Parah, Ekspor Lesu dan Minyak Melemah Tekan Pasar
Giliran MoodyÔÇÖs Soroti Kebijakan ÔÇÿEkspor Satu PintuÔÇÖ Prabowo
Market 6 menit yang lalu Aksi Senyap di Saham Tambang Investor asing ternyata diam-diam melancarkan aksi ÔÇÿserok, serokÔÇÖ saham tambang, antara lain MDKA, BUMI, ADRO, INCO, BRMS, hingga TINS.
Market 28 menit yang lalu Saham-Saham yang Bikin Investor Rugi Parah Sebanyak 10 saham jadi penyebab investor rugi parah pada perdagangan pasar pekan ini, antara lain saham TPIA, WBSA, DSSA, dan CUAN.
Market 1 jam yang lalu List Saham yang Ditinggal Asing Asing mencatatkan transaksi jual bersih (net sell) saat IHSG, Jumat (22/5/2026), ditutup menguat. Saham BBCA, BMRI dan TPIA dilepas asing.
Market 2 jam yang lalu Deretan Saham Cetak Cuan Segunung Sejumlah saham mencetak cuan jumbo dan masuk daftar top gainers selama periode 18-22 Mei 2026.
Business 2 jam yang lalu Penanganan Banjir Longsor Tanah Datar Dipercepat Kementerian PU bergerak cepat menangani dampak bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.
Tag Terpopuler
Terpopuler
Saham Lagi Murah-murahnya, Dividen Tembus Rp 376,95 per Saham Pakar Ramal Harga Emas Ujung-ujungnya Jadi Segini Siap-siap, BBRI Sudah di Dasar, Bisa Loncat ke Sini
Penulis : Tri Listiyarini 24 Mei 2026 | 13:05 WIB
Pemerintah berargumen bahwa DSI diperlukan untuk menekan under invoicing, transfer pricing, kebocoran devisa, dan manipulasi harga ekspor. Argumen ini memiliki dasar. Presiden Prabowo menyebut kerugian akibat buruknya pengelolaan sumber daya alam bisa mencapai sekitar US$908 miliar selama 34 tahun.
Pemerintah juga ingin memastikan ekspor komoditas seperti batu bara, sawit, dan ferroalloy tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh swasta tanpa pengawasan negara yang kuat. Namun pasar tidak hanya membaca niat. Pasar membaca desain. Ibarat rumah bocor, pemerintah ingin memperbaiki atap agar air tidak terus masuk.
ÔÇ£Tetapi investor bertanya, apakah tukang yang dipilih benar-benar ahli, apakah materialnya tersedia, dan apakah proses renovasi tidak justru membuat penghuni rumah harus keluar sementara tanpa kepastian kapan selesai. Di sinilah letak persoalan DSI, antara reformasi struktural dan policy risk,ÔÇØ papar dia. Secara konsep, DSI bisa menjadi reformasi struktural bila mampu membuat ekspor SDA lebih transparan, harga lebih akuntabel, devisa lebih tertahan di dalam negeri, dan penerimaan negara meningkat.
Indonesia memang pemain besar. Indonesia merupakan eksportir utama batu bara termal dan minyak sawit dunia, serta memiliki posisi penting dalam rantai pasok nikel dan ferroalloy. Karena itu, pengelolaan ekspor SDA bukan isu kecil, tetapi menyangkut neraca perdagangan, kurs rupiah, pendapatan negara, dan kepercayaan investor global. Persoalannya, kebijakan itu juga bisa dibaca sebagai peningkatan policy risk.
Media pemerintah melaporkan rencana sentralisasi ekspor akan dimulai bertahap sejak 1 Juni 2026, dengan komoditas utama seperti batu bara, sawit, dan ferroalloy masuk dalam skema perusahaan yang ditunjuk negara. Bahkan ada rencana penambahan komoditas lain secara berkala.
Bagi pelaku usaha, perubahan seperti ini menyentuh kontrak, margin, pembeli luar negeri, jadwal kapal, pembiayaan, hingga reputasi dagang. ÔÇ£Karena itu, pelemahan IHSG tidak boleh dianggap sebagai pasar yang anti terhadap kedaulatan ekonomi,ÔÇØ kata Achmad. Pasar, melalui IHSG, justru sedang mengatakan bahwa aturan main belum cukup terang. Investor takut bukan karena negara hadir, tetapi karena negara hadir dengan kewenangan besar sebelum mekanisme harga, audit, sengketa, biaya transaksi, dan standar layanan dijelaskan secara meyakinkan.
Harus Dibuktikan
Pernyataan Menteri Keuangan bahwa DSI positif bagi investor karena bisa meningkatkan valuasi perusahaan berorientasi ekspor dapat diterima sebagai skenario ideal. Bila DSI mampu mengurangi praktik curang maka emiten yang selama ini patuh justru akan diuntungkan. Mereka tidak lagi bersaing dengan eksportir yang menang karena laporan harga dibuat rendah atau devisa tidak masuk optimal ke sistem keuangan domestik.
Namun valuasi perusahaan tidak naik karena pidato. Valuasi naik karena arus kas lebih pasti, margin lebih terjaga, biaya lebih efisien, dan risiko regulasi menurun. ÔÇ£Optimisme Menteri Keuangan itu harus dibuktikan,ÔÇØ jelas Achmad.
Jika DSI membuat proses ekspor lebih lambat, harga lebih tidak fleksibel, atau pembeli global kehilangan kepastian kontrak, maka investor justru akan memberi diskon risiko. Apalagi, pemerintah juga menyiapkan aturan agar eksportir SDA menyimpan 100% devisa hasil ekspor di bank BUMN mulai 1 Juni 2026 untuk membantu stabilisasi rupiah.
Kebijakan itu bisa memperkuat cadangan valas domestik, tapi juga bisa menambah tekanan likuiditas bagi eksportir bila tidak dirancang fleksibel. ÔÇ£Di sinilah optimisme pemerintah harus bertemu disiplin tata kelola. Pemerintah tidak cukup mengatakan kebijakan ini baik. Pemerintah harus menunjukkan DSI tidak akan menjadi bottleneck baru,ÔÇØ kata dia.
Market 7 menit yang lalu Aksi Senyap di Saham Tambang Investor asing ternyata diam-diam melancarkan aksi ÔÇÿserok, serokÔÇÖ saham tambang, antara lain MDKA, BUMI, ADRO, INCO, BRMS, hingga TINS.
Market 29 menit yang lalu Saham-Saham yang Bikin Investor Rugi Parah Sebanyak 10 saham jadi penyebab investor rugi parah pada perdagangan pasar pekan ini, antara lain saham TPIA, WBSA, DSSA, dan CUAN.
