Rencana penerapan mandatori biodiesel B50 pada tahun 2026 diprediksi akan menyerap jutaan ton tambahan Crude Palm Oil (CPO) nasional. Dilansir dari Ekonomi pada Senin (4/5/2026), kebijakan ini berisiko mengganggu kestabilan pasokan minyak goreng di dalam negeri serta menurunkan daya saing ekspor Indonesia.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Afaqa Hudaya, menjelaskan bahwa tekanan pada distribusi domestik sudah mulai terasa sebelum program B50 dioperasikan sepenuhnya. Kondisi ini dipicu oleh menyempitnya selisih antara pertumbuhan produksi dengan lonjakan permintaan pasar.
ÔÇ£Secara nominal, produksi CPO nasional memang masih besar. Namun, masalah utamanya bukan sekadar kecukupan produksi, melainkan semakin sempitnya ruang antara pertumbuhan produksi dengan lonjakan konsumsi domestik dan ekspor,ÔÇØ kata Afaqa Hudaya, Peneliti Indef.
Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menunjukkan konsumsi domestik hingga Februari 2026 naik 12,96 persen secara tahunan menjadi 4,409 juta ton. Pada periode yang sama, ekspor meningkat 33,96 persen menjadi 6,378 juta ton, sementara stok akhir turun menjadi 2,026 juta ton.
Afaqa memperkirakan implementasi penuh B50 akan memerlukan sekitar 20,1 juta kiloliter fatty acid methyl ester (FAME) yang bakal mengalihkan 5,3 juta ton CPO ke sektor biodiesel. Hal tersebut memicu kompetisi ketat antara kebutuhan energi dan pangan nasional.
ÔÇ£Risiko kenaikan harga minyak goreng domestik tetap cukup besar karena implementasi B50 pada dasarnya menciptakan permintaan permanen baru terhadap CPO,ÔÇØ ujarnya.
Selain faktor permintaan energi, kendala produksi seperti penuaan tanaman sawit dan rendahnya produktivitas kebun rakyat memperlambat respon pasokan. Pemerintah telah memperkuat skema DMO dan DPO, namun risiko disparitas harga antarwilayah dinilai tetap tinggi jika pengawasan melemah.
Afaqa menambahkan bahwa pengalihan pasokan secara agresif ke domestik dapat membuka peluang bagi negara importir seperti China dan Uni Eropa untuk beralih ke minyak nabati alternatif lainnya.
ÔÇ£Ancaman terhadap pangsa pasar ekspor Indonesia bukan hanya berasal dari kebijakan domestik B50, tetapi juga dari kombinasi antara harga sawit yang tinggi, biaya logistik global, serta meningkatnya fleksibilitas substitusi dengan minyak nabati,ÔÇØ terangnya.
Untuk mempertahankan posisi sebagai produsen utama, Indef menyarankan percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR) dan intensifikasi kebun. Langkah tersebut diperlukan guna menjaga keseimbangan antara target ketahanan energi dengan kepastian pasokan bagi pasar global.
