Pemerintah Kazakhstan secara resmi meluncurkan reformasi besar dalam kebijakan migrasi nasional guna menarik tenaga profesional berkualifikasi tinggi, investor asing, hingga talenta digital global. Langkah strategis ini ditetapkan melalui dekret yang ditandatangani oleh Presiden Kassym-Jomart Tokayev pada 25 April 2026 sebagai upaya modernisasi ekonomi negara tersebut.
Transformasi ini menggeser pendekatan lama yang berbasis izin dan kuota menjadi sistem yang lebih fleksibel serta kaya akan insentif. Dilansir dari Ekonomi, pemerintah setempat berupaya memposisikan Kazakhstan sebagai pusat regional baru bagi arus modal dan tenaga kerja terampil di kawasan Eurasia.
Keterangan resmi Pemerintah Kazakhstan pada Sabtu (2/5/2026) menyebutkan bahwa terdapat sejumlah prioritas strategis yang ingin dicapai melalui perombakan aturan imigrasi ini.
"Pemerintah menetapkan sejumlah prioritas strategis, antara lain menciptakan rezim izin tinggal jangka panjang yang kompetitif bagi warga negara asing, menyederhanakan serta mendigitalisasi prosedur imigrasi, serta memposisikan Kazakhstan sebagai pusat regional bagi investor dan tenaga kerja terampil," jelas keterangan resmi Pemerintah Kazakhstan.
Sebagai bagian dari pembaruan tersebut, otoritas terkait memperkenalkan kategori visa baru yang mencakup visa bisnis untuk pengusaha dan kategori pekerja terampil bagi ilmuwan. Salah satu program unggulan yang diluncurkan adalah "Altyn Visa" atau golden visa yang menawarkan berbagai kemudahan fiskal bagi pemegangnya.
Fasilitas dalam program tersebut mencakup pembebasan pajak penghasilan, pajak properti, hingga akses layanan publik yang setara dengan penduduk lokal. Selain itu, pemerintah memangkas syarat durasi tinggal untuk memperoleh status wajib pajak dari sebelumnya 90 hari menjadi hanya 30 hari.
Modernisasi ini juga didukung dengan digitalisasi layanan melalui pengembangan platform terpadu, termasuk sistem e-residency. Inovasi ini memungkinkan warga negara asing untuk mengajukan izin secara daring dan melakukan investasi tanpa kewajiban hadir secara fisik di lokasi.
Pemerintah juga berencana menyediakan zona layanan berbahasa Inggris di kota-kota besar seperti Astana dan Almaty untuk mempermudah akses kesehatan serta pendidikan. Almaty juga diproyeksikan menjadi lokasi pusat kecerdasan buatan (AI hub) untuk menarik talenta teknologi dari berbagai belahan dunia.
Agenda reformasi kebijakan ini ditargetkan dapat terimplementasi secara penuh pada 31 Desember 2026. Melalui langkah ini, Kazakhstan berambisi memperkuat posisinya sebagai penghubung ekonomi utama yang menghubungkan wilayah Eropa, Asia, dan Timur Tengah.
