Kadin Indonesia mendesak penguatan momentum investasi guna mempercepat pertumbuhan nasional di tengah program pemerintah yang mulai berjalan di berbagai sektor. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan porsi investasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga di atas 40 persen.
Dilansir dari Investortrust, kamar dagang tersebut menetapkan dorongan baru untuk kemudahan investasi, hilirisasi, peningkatan produktivitas, serta inovasi. Hal ini bertujuan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan memperluas lapangan kerja di seluruh tanah air.
Kadin Indonesia merampungkan Rapimnas II selama dua hari di Jakarta pada Selasa, 2 Desember 2025. Pertemuan yang dihadiri 1.653 peserta dari berbagai tingkatan ini menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan strategis yang akan diserahkan kepada Presiden.
Dokumen kebijakan tersebut berisi masukan strategis untuk membantu mendorong pertumbuhan inklusif hingga 8 persen. Selain itu, rekomendasi ini ditujukan untuk menghapus kemiskinan ekstrem dan mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menyatakan bahwa pertemuan tersebut mengadopsi tema upaya kolektif memperluas kesempatan kerja melalui inovasi dan produktivitas. Indonesia memasuki tahun 2026 dengan kepercayaan diri yang meningkat seiring dampak positif program pemerintah.
"Kami optimis bahwa kondisi ekonomi pada tahun 2026 dan tahun-tahun mendatang akan membaik. Kami memasuki tahun 2026 dengan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi karena program-program pemerintah yang digulirkan sejak awal tahun ini sudah mulai menunjukkan hasil. Tahun depan, laju pertumbuhan ekonomi bisa melebihi 5,5 persen. Dengan perbaikan yang terus dilakukan, program-program ini akan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja," kata Anindya.
Ia menambahkan bahwa Tujuh Belas Program dan Delapan Agenda Prioritas telah meningkatkan optimisme terhadap prospek ekonomi. Enam dari delapan agenda tersebut ditetapkan sebagai program cepat (quick wins), termasuk pembangunan tiga juta rumah dan program magang berbayar.
Kadin memberikan perhatian besar pada penciptaan lapangan kerja melalui kerja sama erat dengan pemerintah dan lembaga keuangan dalam pendekatan Indonesia Incorporated. Menurut Anindya, program pemerintah saat ini sudah memberikan dampak signifikan pada perluasan penyerapan tenaga kerja.
Indonesia memerlukan aliran investasi yang lebih mudah di berbagai bidang seperti pertanian, industri, energi, hingga kecerdasan buatan. Investasi dianggap sebagai faktor penentu utama saat daya beli rumah tangga sedang menghadapi tekanan.
Anindya mencatat bahwa Kementerian Keuangan telah meningkatkan likuiditas sebesar Rp 276 triliun dan kebijakan moneter menjadi lebih akomodatif.
"Likuiditas tidak lagi menjadi masalah. Tantangannya sekarang ada pada sisi permintaan. Inilah sebabnya mengapa kemudahan investasi, baik domestik maupun asing, sangat penting," ujar Anindya.
Kadin berencana menaikkan kontribusinya terhadap PDB dari saat ini 29 persen menjadi di atas 40 persen dalam beberapa tahun ke depan. Organisasi ini mendukung pemerintah menghapus hambatan investasi dan merevisi regulasi yang memperlambat arus modal.
Penyelarasan investasi memerlukan pusat penyelesaian sengketa industri dan lahan serta insentif pajak yang inklusif bagi investor domestik menengah. Anindya juga menyerukan sinkronisasi sistem OSS dan pengembangan kawasan industri di luar Pulau Jawa melalui kemitraan publik-swasta.
Kadin turut mendukung dorongan pemerintah dalam hilirisasi dan industrialisasi. Industri padat karya memerlukan stimulus tambahan dalam jangka pendek, sementara negara terus memperkuat industri dasar dan adopsi teknologi digital.
Terkait produktivitas, Kadin menekankan pentingnya pendidikan vokasi dan budaya kerja berbasis integritas. Anindya berpendapat bahwa produktivitas tidak hanya bergantung pada keterampilan, tetapi juga etos kerja yang dibentuk melalui pelatihan konsisten.
Di bidang perdagangan, Kadin mendesak perbaikan tata kelola impor dan penyederhanaan izin ekspor-impor. Selain itu, dukungan terhadap UMKM perlu diperluas agar mereka dapat memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas serta terintegrasi dalam program ketahanan pangan dan energi nasional.
"Makalah kebijakan yang berasal dari masukan anggota sedang difinalisasi dan akan disampaikan kepada Presiden," kata Anindya.
