Populasi India saat ini dilaporkan telah menyentuh angka sekitar 1,42 miliar jiwa. Seperti dikutip dari Internasional, proyeksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa jumlah penduduk di negara tersebut masih akan terus bertambah selama kurang lebih empat dekade mendatang.
Jumlah masyarakat di sana diperkirakan baru akan mencapai titik puncak pada angka 1,7 miliar jiwa. Setelah melewati masa puncak tersebut, kurva populasi India diprediksi mulai bergerak turun.
Data dari pemerintah setempat menunjukkan adanya penurunan yang signifikan pada tingkat fertilitas total (TFR), yang mencerminkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan. Pada periode survei 2019/2021, angka TFR India berada di level 2, merosot tajam dari angka 3,4 yang tercatat pada periode 1992/1993.
Faktor utama yang memicu penyusutan ini adalah perluasan penggunaan alat kontrasepsi di masyarakat. Selain itu, peningkatan akses dan tingkat pendidikan bagi kaum perempuan turut andil dalam menekan angka kelahiran.
Sebagai informasi, batas kestabilan populasi atau tingkat penggantian berada pada angka 2,1. Jika angka fertilitas berada di bawah ambang batas tersebut dalam waktu yang lama, suatu negara berpotensi menghadapi fenomena penuaan penduduk dan penurunan jumlah warga secara makro.
Program Insentif Kelahiran di Tingkat Regional
Merespons situasi tersebut, wilayah Andhra Pradesh yang dikelola oleh koalisi partai regional bersama partai Modi mengumumkan sebuah kebijakan baru. Mereka berencana memberikan stimulus keuangan sekali bayar sebesar 30.000 rupee atau berkisar US$311,57 bagi keluarga yang memiliki anak ketiga, serta 40.000 rupee untuk anak keempat.
Sebelumnya, otoritas setempat sempat mengajukan proposal pemberian 25.000 rupee khusus untuk anak kedua tanpa menyertakan tunjangan bagi anak pertama. Kendati demikian, hingga saat ini belum ada kepastian resmi mengenai tanggal implementasi kebijakan teranyar tersebut.
Ketua Menteri Andhra Pradesh, N. Chandrababu Naidu, memaparkan bahwa tren kemerosotan angka kelahiran di berbagai belahan dunia terbukti memicu penuaan populasi. Dampak jangka panjangnya akan membebani sektor perekonomian negara.
"Dulu kami banyak bekerja pada program perencanaan keluarga. Sekarang, dengan kondisi yang berubah, kami menyerukan agar anak-anak dipandang sebagai kekayaan," ujarnya.
Langkah serupa juga diambil oleh negara bagian Sikkim di wilayah India timur laut. Otoritas setempat memberikan berbagai stimulus mulai dari fasilitas cuti melahirkan selama satu tahun, cuti bagi ayah selama satu bulan, hingga bantuan dana untuk menjalani program bayi tabung (IVF).
Dinamika Politik dan Isu Ketenagakerjaan
Catatan PBB memperlihatkan bahwa negara-negara seperti China, Jepang, Korea Selatan, Thailand, dan Turki sempat memperketat angka kelahiran pada era 1980-an karena dinilai terlalu padat. Namun, sejak tahun 2015, negara-negara tersebut berbalik arah dengan merilis kebijakan yang mendukung peningkatan angka kelahiran.
Di lingkup domestik India, kelompok nasionalis Hindu Rashtriya Swayamsevak Sangh ikut mendorong warga untuk membangun keluarga besar demi mengantisipasi pergeseran demografi. Mereka mengkhawatirkan penurunan tingkat fertilitas bisa memicu ketidakseimbangan populasi dan friksi sosial.
"India dikenal sebagai negara dengan populasi muda, tetapi TFR perlahan menurun. Ketidakseimbangan demografi akan menciptakan ketegangan," kata Sekretaris Jenderal RSS, Dattatreya Hosabale.
Di samping persoalan demografi, India masih didera isu penyerapan tenaga kerja. Angka pengangguran makro untuk penduduk usia 15 tahun ke atas berada di posisi 3,1% pada tahun 2025. Namun, kelompok usia 15ÔÇô29 tahun menghadapi tekanan lebih berat dengan tingkat pengangguran mencapai 9,9%, yang terbagi atas 13,6% di kawasan perkotaan dan 8,3% di wilayah pedesaan.
