Alokasi anggaran sekitar 500 miliar yen atau setara Rp55,5 triliun tengah dipertimbangkan oleh Pemerintah Jepang untuk menyubsidi tagihan listrik dan gas rumah tangga. Langkah ini diambil guna mengantisipasi lonjakan permintaan energi pada puncak musim panas mendatang.
Pendanaan program tersebut bakal bersumber dari dana cadangan anggaran negara. Kebijakan stimulus ini diproyeksikan memberikan bantuan finansial yang lebih besar bagi setiap rumah tangga jika dibandingkan dengan periode Juli hingga September tahun lalu.
Kebijakan intervensi harga dilakukan akibat kecemasan terhadap dampak blokade de facto Selat Hormuz di tengah krisis Timur Tengah, seperti dilansir dari Media Indonesia pada Kamis (21/5). Kondisi geopolitik tersebut diperkirakan memicu kenaikan harga komoditas listrik dan gas di wilayah Jepang yang miskin sumber daya energi.
Perdana Menteri Sanae Takaichi sebelumnya telah memberikan instruksi langsung kepada Partai Demokrat Liberal (LDP) beserta mitra koalisinya, Partai Inovasi Jepang. Kepala pemerintahan meminta penyusunan skema dukungan yang mendetail agar biaya utilitas masyarakat tetap terjaga di bawah level musim panas tahun lalu.
Lonjakan penggunaan pendingin ruangan selama musim panas di Jepang secara historis selalu memicu lonjakan beban finansial warga. Sebagai pembanding, beban tagihan rumah tangga pada musim panas tahun lalu berhasil ditekan sekitar 1.000 yen per bulan menggunakan dana cadangan fiskal sebesar 288,1 miliyar yen.
Pemberian subsidi energi ini bukan pertama kalinya dilakukan oleh pemerintah setempat. Pemerintah Jepang tercatat telah menerapkan program bantuan serupa secara berkala dalam beberapa tahun terakhir, khususnya pada puncak musim panas dan musim dingin saat kebutuhan pemanas ruangan meningkat.
Skema bantuan biaya energi ini pertama kali diluncurkan pada Januari 2023. Kebijakan tersebut awalnya dibentuk sebagai respons cepat atas lonjakan harga energi global yang dipicu oleh konflik invasi Rusia ke Ukraina.
