Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Riau mendesak pemerintah mengevaluasi peran Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) karena dinilai lebih memprioritaskan subsidi biodiesel bagi korporasi besar pada Sabtu (9/5/2026). Dilansir dari Ekonomi, kebijakan tersebut dianggap menghambat program peremajaan sawit rakyat.
Organisasi profesi tersebut merekomendasikan adanya pengalihan anggaran subsidi yang selama ini mendominasi untuk dialokasikan pada percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR). Selain itu, dana tersebut diusulkan untuk pembangunan industri hilir serta peningkatan sarana petani.
Ketua ISEI Riau, Herman Boedoyo menyatakan bahwa sorotan terhadap BPDP muncul akibat pola penyaluran dana yang timpang. Fokus subsidi saat ini dinilai belum menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat di daerah penghasil sawit.
"Keberadaan BPDP disoroti karena dianggap terlalu fokus pada subsidi biodiesel untuk korporasi besar," tegas Herman Boedoyo, Ketua ISEI Riau.
Herman menambahkan bahwa alokasi dana tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan untuk sektor pendidikan dan riset lokal. Hal ini bertujuan agar dampak ekonomi dari industri sawit dapat dirasakan lebih merata oleh penduduk di daerah.
"...bukan sekadar menjadi penyokong utama subsidi biodiesel untuk korporasi besar," ungkap Herman Boedoyo.
Tuntutan ini sebelumnya telah disampaikan dalam forum diskusi publik mengenai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.10/2026 di Pekanbaru pada Selasa (6/5/2026). ISEI Riau menyoroti skema Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang memberikan 96 persen untuk pemerintah pusat dan hanya 4 persen bagi daerah.
Kondisi ini dianggap memperburuk ketimpangan fiskal bagi wilayah penyumbang sawit terbesar seperti Riau. Daerah tersebut harus menanggung dampak lingkungan dan kerusakan infrastruktur jalan tanpa kompensasi dana yang memadai dari penerimaan negara.
Implementasi program biodiesel B50 memang diprediksi mampu menghemat devisa impor solar hingga rentang Rp157,28 triliun sampai Rp172,35 triliun pada tahun ini. Namun, langkah ini berisiko menekan volume ekspor CPO yang menjadi basis utama perhitungan pungutan ekspor dan bea keluar.
"Program biodiesel akan mengurangi volume ekspor CPO, dengan potensi penurunan nilai ekspor hingga Rp190,5 triliun, yang akan berdampak langsung pada berkurangnya pungutan ekspor dan bea keluar, yang otomatis DBH Sawit akan ikut berkurang," jelas Herman Boedoyo.
ISEI Riau kini berupaya menggalang kekuatan dengan pemerintah daerah dan pengurus ISEI di wilayah penghasil sawit lainnya. Sinergi ini ditujukan untuk memberikan tekanan kebijakan agar pemerintah pusat segera melakukan reformulasi terhadap pembagian DBH.
"Daerah penghasil sawit dan Riau tidak boleh terus-menerus menjadi penonton di tengah kejayaan industri sawit nasional. Reformulasi ini adalah perjuangan untuk memastikan bahwa kekayaan alam yang dihasilkan dari tanah daerah benar-benar kembali untuk menyejahterakan rakyat di daerah tersebut," pungkas Herman Boedoyo.
