Sejumlah investor institusi di Asia yang mengelola dana sekitar 123 triliun Dolar AS mulai meningkatkan investasi mereka untuk solusi iklim dan pendanaan transisi energi pada Senin (18/5/2026).
Aksi para pemodal dalam mendesak pemerintah agar menetapkan aturan hukum yang lebih jelas serta aman bagi investasi ramah lingkungan juga dilaporkan melonjak hingga tiga kali lipat.
Berdasarkan laporan State of Investor Climate Transition in Asia edisi ketujuh oleh Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC) yang dilansir dari Lestari, sebanyak 30 persen dari 240 investor telah menambah modal untuk solusi iklim pada 2025, atau naik 11 persen dari tahun sebelumnya.
Tuntutan terhadap kepastian regulasi ini disuarakan oleh pengelola dana pensiun besar yang membutuhkan landasan hukum kuat demi keamanan investasi jangka panjang anggota mereka.
"Kita perlu melihat adanya perubahan kebijakan agar bisa benar-benar menggerakkan perusahaan-perusahaan. Selain itu, aturan yang jelas juga penting agar kami bisa sukses menginvestasikan uang atas nama anggota kami," kata Stephen Dunne, direktur dan ketua komite investasi dari Cbus Super Fund.
Dunne memproyeksikan dampak buruk terhadap nilai pengembalian dana jika laju kenaikan suhu bumi saat ini tidak ditekan melalui proyek ramah lingkungan.
"Jika bumi terus mengalami kenaikan suhu seperti sekarang, pengembalian dana Cbus untuk satu juta lebih anggotanya akan merosot hingga 40 persen lebih buruk, dibandingkan jika uang tersebut diinvestasikan pada proyek yang mendukung target menahan suhu bumi 1,5 derajat C," ujar Stephen Dunne, direktur dan ketua komite investasi dari Cbus Super Fund.
Langkah kolektif dinilai menjadi instrumen paling efektif untuk mendorong perubahan kebijakan di tingkat pemerintahan.
"Cara paling ampuh untuk membujuk pemerintah agar mau mengubah aturan adalah dengan bergerak bersama-sama secara kompak melalui organisasi seperti AIGCC," kata Stephen Dunne, direktur dan ketua komite investasi dari Cbus Super Fund.
Meskipun kerja sama organisasi meluas hingga mencakup rencana transisi energi, inovasi teknologi, risiko fisik iklim, dan laporan keterbukaan alam, kesiapan investor secara detail masih tergolong minim.
Kurang dari sepertiga investor di Asia memiliki strategi khusus untuk sektor berpolusi tinggi seperti bahan bakar fosil, dan hanya 22 persen investor yang membagikan rencana transisi iklim mereka secara mendetail.
Pihak asosiasi menekankan pentingnya rincian rencana tersebut sebagai instrumen mitigasi risiko bagi wilayah Asia yang rentan terhadap volatilitas sektor energi fosil.
"Mengingat Asia adalah salah satu wilayah yang paling rapuh terhadap gangguan pasokan minyak dan naik-turunnya harga, para investor sebenarnya bisa berbuat lebih banyak untuk mengamankan modal mereka dengan cara berinvestasi pada transisi energi yang teratur dan aman," kata pihak AIGCC.
Di sisi lain, keengganan mengurangi investasi pada bahan bakar fosil masih terjadi akibat kekhawatiran kehilangan potensi keuntungan besar dalam tiga tahun ke depan.
Terkait konsep transisi yang adil, baru 29 persen anggota AIGCC dan 11 persen investor non-anggota yang sudah merancang pendekatan tersebut, di tengah belum adanya satu definisi tunggal yang disepakati global.
Badan Pembangunan PBB (UNDP) menyatakan bahwa istilah ini berarti "memasukkan prinsip keadilan sosial dan kesetaraan ke dalam setiap tindakan nyata untuk mengatasi perubahan iklim."
Implementasi konsep ini di kawasan Asia sejauh ini masih diintegrasikan secara tidak langsung melalui berbagai program perlindungan sosial dan tenaga kerja.
"Dalam praktiknya, banyak rencana pengurangan polusi dan pembangunan di Asia yang sebenarnya sudah membahas transisi yang adil ini secara tidak langsung. Caranya adalah melalui pelatihan keterampilan baru bagi pekerja, menjaga harga agar tetap terjangkau, serta memberikan akses jaminan perlindungan sosial," kata pihak AIGCC.
