Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan peluang kerja sama investasi jangka panjang dengan Rusia di sektor energi pada Kamis (16/4/2026) di Istana, Jakarta. Kerja sama ini difokuskan pada pembangunan infrastruktur strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Langkah ini diambil pemerintah sebagai tindak lanjut atas pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan pemimpin kedua negara tersebut sebelumnya telah berlangsung di Moskow pada Senin (13/4/2026) lalu sebagaimana dilansir dari Nasional.
"Dari pihak Rusia akan siap membangun beberapa infrastruktur yang penting, dalam rangka meningkatkan cadangan dan ketahanan energi nasional kita," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.
Rencana investasi tersebut mencakup pembangunan proyek kilang dan fasilitas penyimpanan atau storage yang memiliki nilai strategis tinggi bagi Indonesia. Bahlil menjelaskan bahwa saat ini proses finalisasi masih terus berjalan dan memerlukan pembahasan teknis lanjutan.
"Memang ada beberapa investasi mereka yang sudah siap untuk masuk, tetapi finalisasinya tunggu ada 1-2 putaran lagi dengan kami, khusus untuk menyangkut dengan kilang dan storage," tutur Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.
Skema kerja sama yang dirancang akan bersifat jangka panjang dan melibatkan berbagai pihak terkait. Penataan investasi ini akan menggunakan mekanisme antar pemerintah (G2G) maupun antar pelaku usaha (B2B) guna memastikan keberlanjutan proyek infrastruktur tersebut.
"Kerja sama ini dilakukan dalam waktu jangka panjang ya. Jadi karena waktu kerja sama jangka panjang, jadi kita melakukan baik G2G maupun B2B. Menyangkut dengan storage merupakan bagian daripada kesepakatan yang kemarin kita lakukan," kata Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.
Diversifikasi sumber energi melalui kemitraan internasional menjadi strategi utama pemerintah dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Kebijakan ini juga diklaim tetap selaras dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang independen namun tetap mengedepankan keuntungan nasional.
"Pemerintah Indonesia selalu mengedepankan politik bebas aktif, dan dalam politik bebas aktif itu juga ada ekonomi bebas aktif. Jadi kita boleh belanja di mana saja, selama kita komitmen dengan orang-orang atau negara-negara yang telah kita melakukan ajak kerja sama," imbuh Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.