Pemerintah tengah menggodok rencana untuk menggulirkan kembali insentif pembelian kendaraan listrik melalui skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atau PPN-DTP. Subsidi yang sedang dipertimbangkan ini memiliki nilai yang cukup signifikan, yakni berkisar antara 40 persen hingga 100 persen.
Namun, pemberian insentif kali ini kabarnya akan dilakukan dengan lebih selektif oleh pihak berwenang. Pemerintah berencana memberikan prioritas berdasarkan jenis baterai yang tertanam pada kendaraan tersebut, terutama yang menggunakan komponen nikel.
Strategi Memperkuat Industri Baterai Nasional
Fahmi Radhi, selaku Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), memberikan pandangannya terkait wacana kebijakan terbaru ini. Ia menilai langkah pemerintah untuk mengutamakan kendaraan listrik berbasis nikel merupakan momentum yang sangat krusial.
Menurut Fahmi, kebijakan ini dapat menjadi pendorong utama dalam memperkuat industri baterai di dalam negeri. Selain itu, langkah tersebut akan mempercepat proses hilirisasi mineral yang selama ini menjadi fokus pemerintah Indonesia.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kebijakan ini berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mengarahkan pengembangan industri otomotif masa depan. Tujuannya agar ekosistem kendaraan listrik nasional bisa lebih terintegrasi dengan ketersediaan sumber daya alam domestik.
Fahmi berpendapat bahwa sikap pemerintah yang kini lebih selektif dalam memberikan bantuan merupakan langkah yang positif. Dengan memberikan dukungan khusus pada kendaraan berbasis nikel, Indonesia dapat memanfaatkan kekayaan produksinya sendiri untuk mendorong nilai tambah.
Pergeseran Dominasi Teknologi Baterai di Pasar
Kebijakan yang membedakan antara teknologi baterai nikel dan non-nikel dianggap jauh lebih tepat sasaran untuk kondisi saat ini. Apalagi, pemerintah juga mulai membatasi pemberian insentif bagi kendaraan yang diimpor secara utuh atau Completely Built Up (CBU).
Relevansi dari kebijakan ini terlihat jelas jika kita memantau pertumbuhan pasar kendaraan listrik di tanah air yang sangat dinamis. Berdasarkan data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), terjadi lonjakan penjualan yang sangat signifikan dalam dua tahun terakhir.
Berikut adalah rincian data penjualan mobil listrik berbasis baterai (BEV) di Indonesia:
- Pada tahun 2024, total penjualan tercatat mencapai angka 56.204 unit secara nasional.
- Angka tersebut meningkat pesat pada tahun 2025 dengan total distribusi sebanyak 114.413 unit.
Data di atas menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap kendaraan ramah lingkungan terus meroket tajam dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi sinyal positif bagi perkembangan ekosistem transportasi berkelanjutan di masa depan.
Meskipun pasar tumbuh pesat, saat ini dominasi masih dipegang oleh kendaraan yang menggunakan baterai jenis Lithium Iron Phosphate atau LFP. Sayangnya, teknologi dan bahan baku untuk baterai jenis LFP ini sebagian besar belum diproduksi secara mandiri di Indonesia.
Pada tahun 2024, penjualan kendaraan berbasis LFP mencapai 46.814 unit atau menguasai 83,3 persen pangsa pasar. Sementara itu, kendaraan dengan baterai Nickel Manganese Cobalt atau NMC hanya terserap sebanyak 9.390 unit atau sekitar 16,7 persen.
Peluang Pertumbuhan Baterai Berbasis Nikel
Memasuki tahun 2025, peta persaingan mulai menunjukkan pergeseran meskipun baterai LFP masih mendominasi pasar secara keseluruhan. Penjualan kendaraan LFP tercatat di angka 88.344 unit, namun secara persentase menurun menjadi 77,2 persen.
Di sisi lain, kendaraan berbasis nikel (NMC) mengalami pertumbuhan yang sangat menggembirakan dengan total penjualan mencapai 26.069 unit. Porsi pasar untuk jenis baterai ini pun meningkat menjadi 22,8 persen di sepanjang tahun tersebut.
Perbandingan pertumbuhan antara kedua jenis teknologi baterai tersebut adalah sebagai berikut:
| Jenis Teknologi Baterai | Pertumbuhan Penjualan (2025) | Pangsa Pasar (2025) |
|---|---|---|
| Nickel Manganese Cobalt (NMC) | Meningkat 177,6 persen | 22,8 persen |
| Lithium Iron Phosphate (LFP) | Meningkat 88,7 persen | 77,2 persen |
Tabel ini memberikan gambaran bahwa meskipun LFP masih dominan, pertumbuhan persentase baterai berbasis nikel jauh lebih tinggi. Hal ini menandakan adanya ruang yang sangat luas bagi Indonesia untuk mengoptimalkan kekayaan sumber daya alamnya.
Visi Industrialisasi dari Hulu ke Hilir
Fahmi Radhi memperingatkan bahwa jika teknologi LFP terus mendominasi pasar tanpa adanya intervensi, maka nilai tambah industri akan lari ke luar negeri. Hal ini dikarenakan Indonesia tidak memiliki kontrol atas bahan baku utama teknologi tersebut.
Menurutnya, hal yang paling esensial saat ini adalah bagaimana menciptakan ekosistem industrialisasi yang utuh mulai dari hulu hingga hilir. Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat karena memiliki cadangan nikel terbesar di dunia saat ini.
Pengembangan kendaraan berbasis NMC dianggap sangat strategis karena bisa langsung diintegrasikan dengan fasilitas produksi baterai nasional. Namun, Fahmi menekankan bahwa pemberian subsidi saja tidak akan pernah cukup untuk mencapai kemandirian industri.
Pemerintah diharapkan bisa lebih proaktif dalam memastikan pembangunan pabrik fisik serta peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Selain itu, proses transfer teknologi dari investor asing menjadi syarat mutlak agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar.
Konsistensi dalam menjalankan peta jalan atau roadmap hilirisasi mineral adalah kunci utama keberhasilan ekonomi nasional. Hal ini diharapkan mampu memberikan dampak kesejahteraan yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia melalui pembukaan lapangan kerja baru.
Pihak MIND ID sebagai Holding Industri Pertambangan juga diharapkan memainkan peran sentral dalam memperkuat struktur industri ini. Kolaborasi dengan investor global yang menguasai teknologi NMC harus terus diupayakan untuk mempercepat progres pembangunan.
Detail Rencana Pemberian Insentif Tahun 2026
Kementerian Keuangan saat ini sedang menyusun regulasi teknis untuk penyaluran bantuan kendaraan listrik ini. Targetnya adalah memberikan dukungan untuk 100 ribu unit mobil listrik dan 100 ribu unit sepeda motor listrik pada tahun ini.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengalokasikan anggaran khusus sebesar Rp 5 juta untuk setiap unit sepeda motor listrik. Sementara untuk mobil listrik, bantuannya berupa pemotongan PPN yang ditanggung oleh pemerintah dengan besaran bervariasi.
Rincian mengenai rencana pelaksanaan kebijakan insentif ini meliputi beberapa poin penting:
- Subsidi PPN-DTP untuk mobil listrik direncanakan sebesar 40 persen hingga 100 persen.
- Insentif ini hanya berlaku untuk kendaraan listrik murni (EV) dan tidak mencakup mobil hibrida.
- Besaran bantuan akan sangat bergantung pada jenis baterai yang digunakan oleh pabrikan.
- Skema pembedaan antara baterai nikel dan non-nikel akan menjadi acuan utama pembagian subsidi.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa kebijakan stimulus ekonomi di sektor otomotif ini direncanakan mulai berjalan pada Juni 2026. Dengan adanya kepastian ini, diharapkan produsen otomotif dapat segera menyesuaikan strategi produksi mereka di tanah air.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya besar Indonesia untuk bertransformasi menuju energi bersih dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Fokus pada nikel diharapkan menjadikan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok kendaraan listrik global.
