Pemerintah Indonesia kini memprioritaskan pemberian insentif fiskal bagi sektor investasi yang memiliki kemampuan penyerapan tenaga kerja tinggi, tidak lagi sekadar berpatokan pada besaran nilai modal yang ditanamkan. Kebijakan ini ditegaskan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, dalam konferensi pers di Jakarta Selatan pada Kamis (23/4/2026).
Dilansir dari Detik Finance, kriteria baru dalam pemberian kemudahan fiskal ini menekankan pada dampak sosial ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja secara luas. Rosan menyebutkan bahwa parameter tersebut menjadi faktor krusial bagi pemerintah dalam menentukan arah dukungan fiskal di masa mendatang.
"Jadi parameter kita tidak semata-mata insentif itu kita berikan karena investasi yang besar, tapi kita lihat juga adalah dari segi penyerapan tenaga kerjanya. Nah itu juga menjadi hal yang sangat-sangat penting dalam rangka kita memberikan fiscal incentives ke depannya," kata Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.
Sebagai perbandingan, pemerintah menyoroti proyek pembangunan industri pengolahan kelapa di Morowali yang nilai investasinya mencapai US$ 100 juta. Meskipun angka investasinya relatif kecil dibandingkan proyek hilirisasi lain, proyek ini mampu menyerap hingga 10.000 tenaga kerja lokal.
"Saya mencontohkan investasi kelapa, US$ 100 juta di Morowali yang InsyaAllah hampir selesai ini. Ini investasi yang US$ 100 juta, tapi kita lihat penyerapan tenaga kerjanya mencapai 10 ribu orang. Nah ini dari segi investasi tidak besar, tapi penyerapan tenaga kerjanya sangat tinggi," papar Rosan Roeslani.
Menteri yang juga menjabat sebagai CEO Danantara ini menjelaskan bahwa sebelumnya proyek dengan skala tersebut mungkin belum memenuhi syarat untuk menerima fasilitas fiskal. Namun, pergeseran orientasi kebijakan membuat peluang pemberian insentif kini terbuka lebar bagi investasi strategis serupa.
"Mungkin dulu tidak mendapatkan insentif, tapi kalau kita lihat seperti ini, mungkin US$ 100 juta ya akhirnya kita bisa potensi memberikan insentif juga. Hal-hal seperti itu, dan kalau kita lihat kembali penyerapan tenaga kerja menjadi hal-hal yang sangat penting yang kita konsiderasi untuk memberikan insentif," ujar Rosan Roeslani.
Kendati demikian, dukungan fiskal ini bersifat evaluatif dan tidak akan diberikan secara permanen jika suatu sektor sudah mampu berdiri sendiri secara mandiri. Pemerintah berencana melakukan peninjauan berkala terhadap efektivitas insentif tersebut.
"Apabila ekosistemnya sudah terbentuk, sudah berjalan ya tentunya secara bertahap kita akan melihat, mengevaluasi apakah kita masih tetap berikan insentif-insentif itu," tandas Rosan Roeslani.
