Akselerasi transformasi digital yang masif memberikan banyak keuntungan bagi operasional bisnis, seperti efisiensi proses kerja, perluasan jangkauan layanan, hingga inovasi teknologi. Kendati demikian, perkembangan ini beriringan dengan lonjakan risiko kebocoran data dan serangan siber, khususnya di industri asuransi dan sektor jasa keuangan yang mengelola informasi nasabah berskala besar.
Merespons dinamika tersebut, seperti dilansir dari Keuangan, Indonesia Re menggelar iLearn Thematic Webinar bertajuk "The Rising Cost of Cyber Risk: Why Cyber Insurance Matters More Than Ever" pada Selasa, 12 Mei 2026. Forum edukasi ini menghadirkan para ahli di bidang teknologi, keamanan siber, dan manajemen risiko demi mengulas perkembangan ancaman digital serta esensi penguatan ketahanan siber bagi dunia usaha.
Kepala Divisi Indonesia Re Institute, Adi Putra, menjelaskan bahwa industri keuangan dan perasuransian kerap menjadi sasaran utama peretasan karena menyimpan data sensitif, mulai dari rekam medis, informasi pribadi nasabah, hingga riwayat transaksi finansial.
"Dalam banyak kasus, dampak terbesar bukan hanya berasal dari kerugian finansial secara langsung, melainkan dari reputational damage akibat kebocoran data atau gangguan layanan," ujar Adi dalam keterangannya, Selasa (19/5/2026).
Hilangnya kepercayaan publik dinilai Adi dapat menimbulkan kerugian jangka panjang yang jauh lebih destruktif daripada kerugian finansial temporer. Oleh sebab itu, peningkatan ketahanan siber harus diposisikan sebagai prioritas strategis bagi seluruh pelaku jasa keuangan.
Adi juga menambahkan bahwa instrumen cyber insurance kini bukan sekadar sarana pengalihan risiko finansial semata. Proteksi ini telah berevolusi menjadi bagian dari langkah strategis untuk memperkuat kesiapan organisasi dalam menghadapi eskalasi ancaman siber.
Beberapa faktor diprediksi akan mengamplifikasi ancaman digital sepanjang tahun 2026, termasuk penetrasi Artificial Intelligence (AI), quantum computing, ketegangan geopolitik global, serta komersialisasi industri kejahatan siber yang bermotif finansial.
Dalam sesi pemaparannya, Ahli Kriptografi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Dedy Septono, menggarisbawahi tantangan Indonesia dalam meratakan standar keamanan siber di berbagai lini industri dan wilayah. Tingkat kesadaran terhadap proteksi digital dirasa masih minim karena sering kali dianggap sebatas urusan teknis internal perusahaan.
"Banyak organisasi masih bersikap reaktif dibandingkan preventif. Padahal ancaman siber dapat mengganggu operasional bisnis secara menyeluruh," jelas Dedy.
Dedy turut menyoroti kebiasaan berisiko tinggi yang masih jamak dilakukan, seperti penggunaan alamat email korporat untuk keperluan registrasi media sosial.
"Praktik seperti ini dapat meningkatkan risiko kebocoran data dan penyalahgunaan kredensial oleh pihak lain," tambah Dedy.
Menurut pandangan Dedy, upaya penguatan benteng siber memerlukan asas keterbukaan dan sinergi kolektif antar-stakeholder, yang mencakup aspek sistem, vendor, hingga infrastruktur teknologi penunjang.
Langkah penanganan yang responsif juga disuarakan oleh Chairman ICPAP sekaligus Vice Chairman for AI & PDP Kadin, Eryk Budi Pratama. Menurutnya, fokus organisasi saat ini tidak boleh terbatas pada pencegahan serangan, melainkan juga pada kecepatan memulihkan operasional bisnis pasca-insiden.
"Data training untuk AI menjadi aset yang sangat berharga. Karena itu, aspek regulasi dan perlindungan data perlu menjadi perhatian serius," ujar Eryk.
Eryk mengungkapkan bahwa perusahaan asuransi sekarang menerapkan standardisasi dan penilaian keamanan siber yang jauh lebih ketat sebelum menyetujui polis cyber insurance. Peninjauan tersebut meliputi tingkat kematangan sistem keamanan, pengelolaan risiko dari pihak ketiga, serta rekam jejak perubahan infrastruktur teknologi dalam beberapa tahun terakhir.
"Keamanan siber tidak cukup hanya berfokus pada prevention atau pencegahan. Organisasi juga harus memiliki kemampuan respons dan recovery agar operasional bisnis tetap berjalan ketika terjadi insiden siber," jelas Eryk.
Sementara itu, Kepala Program Studi Teknik Informatika Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung (ITB), Yudistira Dwi Wardhana Asnar, memaparkan pentingnya implementasi collaborative security demi menghadapi kompleksitas ancaman siber global.
Yudistira menilai pertahanan digital tidak akan optimal jika dibangun secara terisolasi di masing-masing institusi, melainkan memerlukan skema perlindungan kolektif yang lintas sektor.
"Cyber security berfungsi untuk risk prevention, tetapi organisasi tetap membutuhkan mekanisme risk transfer dan risk financing," ujar Yudistira.
Asuransi siber kini dipandang Yudistira sebagai pilar krusial dalam strategi manajemen risiko modern, terutama guna memitigasi dampak finansial dari ancaman yang tidak dapat dicegah sepenuhnya oleh sistem.
Melalui pelaksanaan edukasi ini, Indonesia Re berniat memacu kesadaran industri terhadap pentingnya memperkokoh benteng siber di era transformasi digital. Ke depan, Indonesia Re berkomitmen untuk terus memfasilitasi ruang diskusi berkelanjutan yang mendukung kapasitas sektor jasa keuangan dalam memitigasi risiko siber yang dinamis.
