Indonesia Perkuat Ketahanan Pangan Nasional Hadapi Risiko Krisis Global

Indonesia Perkuat Ketahanan Pangan Nasional Hadapi Risiko Krisis Global
Foto: Ilustrasi Indonesia Perkuat Ketahanan Pangan Nasional Hadapi Risiko Krisis Global.

Pemerintah Indonesia memperkokoh sektor pertanian domestik demi menghadapi ancaman krisis pangan global akibat lonjakan ketegangan geopolitik serta hambatan rantai pasok dunia. Berdasarkan laporan dari Media Indonesia, penguatan kapasitas pangan ini menempatkan Indonesia pada posisi siap sebagai pemasok kebutuhan pangan internasional.

Kondisi jalur perdagangan dunia berisiko mengalami guncangan sistemik apabila hambatan logistik internasional terus berlanjut. Evaluasi terhadap kapasitas ketahanan pangan nasional menjadi fokus utama yang perlu ditingkatkan oleh negara-negara terdampak demi menghadapi tantangan pasokan tersebut.

"Saatnya telah tiba untuk mulai berpikir serius tentang bagaimana meningkatkan kapasitas pangan negara-negara, bagaimana meningkatkan ketahanan mereka terhadap hambatan ini," ujar Maximo Torero, Kepala Ekonom FAO.

Kementerian Pertanian merespons peringatan tersebut dengan mengamankan jalur produksi dalam negeri, memperbesar cadangan pangan, serta melakukan langkah taktis demi menjamin stabilitas distribusi nasional. Sektor pertanian nasional diproyeksikan tetap aman berkat pasokan yang melebihi angka kebutuhan konsumsi masyarakat.

"Pangan kita siap menghadapi berbagai kondisi terburuk, mulai dari El Nino, La Nina, hingga dinamika geopolitik global. Pertanian kita insya Allah tetap aman," tegas Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian.

Cadangan beras nasional saat ini dilaporkan surplus karena total produksi bulanan mencapai 2,6 hingga 5,7 juta ton, sedangkan konsumsi masyarakat hanya berada di angka 2,5 juta ton per bulan. Pengalaman pengelolaan pangan pada periode sebelumnya dijadikan acuan penting dalam menjaga stabilitas makroekonomi.

"Produksi beras kita berkisar antara 2,6 sampai 5,7 juta ton per bulan, sementara kebutuhan nasional sekitar 2,5 juta ton per bulan. Artinya produksi kita berada di atas konsumsi. Jadi pangan aman, masyarakat tidak perlu risau," ujar Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian.

Pemerintah mengindikasikan kesiapan untuk mengekspor komoditas pertanian ke luar negeri setelah kebutuhan domestik terpenuhi sepenuhnya. Langkah ekspansi pasar global ini diambil sebagai bagian dari kontribusi Indonesia bagi negara-negara sahabat.

"Kalau kebutuhan dalam negeri aman dan stok kuat, Indonesia harus berani mengambil peran lebih besar. Kita tidak hanya menjaga diri sendiri, tetapi juga harus siap membantu negara sahabat yang membutuhkan," ujarnya.

Ketersediaan stok pangan dalam negeri juga didukung oleh penyerapan gabah secara maksimal oleh Perum Bulog. Hingga 18 Mei 2026, akumulasi Cadangan Beras Pemerintah dilaporkan menyentuh volume tertinggi sepanjang sejarah modern Indonesia.

"Stok kita melimpah, sudah 5,3 juta ton. Potensi produksi dan serapan ke depan juga masih sangat besar," tutur Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian.

Penguatan cadangan pangan ini membuka ruang bagi pemerintah untuk memperluas kemitraan strategis dengan pasar internasional secara terukur. Sebelumnya, ekspor beras premium sebanyak 2.280 ton senilai Rp38 miliar telah dikirim ke Arab Saudi, disusul bantuan kemanusiaan 10.000 ton beras ke Palestina.

"Kita sudah kirim 10 ribu ton beras ke Palestina, ke Arab Saudi sekitar 2.000 ton. Ke depan, kita berharap bukan hanya jemaah Indonesia saat haji dan umrah yang mengonsumsi beras RI, tetapi juga jemaah negara lain," terangnya.

Keberhasilan swasembada tercermin dari pencapaian tahun 2025 dengan total produksi beras mencapai 34,69 juta ton, menciptakan surplus 3,5 juta ton, dan menekan angka impor beras medium hingga nol. Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2026 menunjukkan delapan komoditas utama termasuk beras, jagung pakan, bawang, cabai, daging ayam, telur, dan gula konsumsi tidak lagi memerlukan suplai impor.

Hulu pertanian turut diperkuat melalui penurunan Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi hingga 20 persen sejak Oktober 2025 melalui efisiensi korporasi tanpa membebani APBN. Pada sektor energi terbarukan, penerapan mandatori Biodiesel B50 dijadwalkan mulai berjalan pada 1 Juli 2026 dengan estimasi penghematan devisa negara mencapai Rp157,28 triliun.

Artikel terkait

Rekomendasi