Pemerintah Indonesia memastikan langkah pengadaan minyak mentah dari Rusia yang dijadwalkan mulai masuk ke tanah air pada bulan April 2026. Keputusan strategis ini diambil sebagai upaya untuk menjaga stabilitas stok energi nasional di tengah kondisi geopolitik dunia yang penuh ketidakpastian.
Langkah diversifikasi ini dilakukan meski Indonesia telah menjalin kerja sama impor minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), serta LPG dengan Amerika Serikat. Dilansir dari Detik Finance, kebijakan ini merupakan bentuk antisipasi agar ketahanan energi dalam negeri tidak bergantung hanya pada satu negara pemasok saja.
"Kita akan beli crude di Rusia, dan ini kita lakukan juga di negara lain termasuk di Amerika. Kenapa? Dalam posisi geopolitik yang tidak menentu, kita tidak bisa mengharapkan hanya satu negara, jadi harus ada diversifikasi," kata Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/4/2026).
Melalui kebijakan diversifikasi tersebut, Bahlil memberikan optimisme mengenai kondisi stok bahan baku energi Indonesia di masa mendatang. Pengadaan dari berbagai sumber diharapkan mampu memperkuat cadangan nasional secara berkelanjutan.
"Jadi Insyaallah crude kita, Insyaallah akan semakin membaik," sambung Bahlil.
Menteri ESDM juga memberikan sinyal bahwa proses pengiriman komoditas energi dari Rusia tersebut tidak akan memakan waktu lama. Realisasi pengapalan minyak mentah itu diperkirakan mulai berjalan dalam waktu dekat pada periode bulan ini.
"Oh kalau untuk crude mungkin bulan-bulan ini bisa jalan," ujar Bahlil.
Terkait rincian operasional, pihak kementerian masih menutup rapat mengenai jumlah total minyak yang didatangkan dari Moskow. Bahlil menegaskan bahwa detail mengenai volume tersebut merupakan bagian dari kesepakatan rahasia yang tidak bisa dipublikasikan kepada khalayak umum.
"Saya enggak bisa menjelaskan tentang volume. Yang penting saya sebagai pemerintah, atas arahan Bapak Presiden, memastikan bahwa seluruh kebutuhan kita, crude kita itu tersedia dan kita harus cari untuk memastikan kepentingan rakyat bisa terlayani," terang Bahlil.
Selain masalah volume, nilai transaksi pembelian minyak tersebut juga tidak dirinci secara spesifik oleh pemerintah. Penentuan harga diklaim mengikuti fluktuasi pasar global serta hasil kesepakatan dagang yang dicapai oleh kedua negara melalui jalur negosiasi.
"Harga pasti akan terjadi dinamis ya. Harga itu akan menyesuaikan dengan harga pasar dan tergantung negosiasi kita," tutur Bahlil.
