Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana mengimpor minyak sebanyak 150 juta barel dari Rusia untuk memenuhi kebutuhan energi nasional hingga akhir tahun 2026. Keputusan strategis ini merupakan hasil kesepakatan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Vladimir Putin dalam pertemuan resmi yang berlangsung beberapa waktu lalu.
Pengadaan pasokan energi tersebut akan dilakukan secara bertahap guna menyesuaikan kapasitas penyimpanan di dalam negeri, sebagaimana dilansir dari Detik Finance pada Jumat (24/4/2026). Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menegaskan bahwa komitmen ini telah dibahas sejak kunjungan kenegaraan presiden ke Rusia.
"Kemarin kan sudah disepakati total yang akan kita impor dari Rusia itu kan sekitar 150 juta barel untuk mencukupi kebutuhan kita sampai dengan akhir tahun. Jadi, itu kan baru komitmen pembahasan waktu kunjungan Presiden dan juga Pak Menteri ke Rusia," ujar Yuliot Tanjung, Wakil Menteri ESDM.
Yuliot menjelaskan lebih lanjut mengenai mekanisme logistik yang tidak memungkinkan pengiriman dilakukan secara sekaligus. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur penampungan minyak yang ada saat ini.
"Skemanya itu kan tidak bisa sekaligus. Itu kalau sekaligus itu kan kita memerlukan oil storage di dalam negeri. Itu kan akan dilakukan impor secara bertahap," kata Yuliot Tanjung.
Pemerintah kini sedang menggodok payung regulasi untuk menentukan pihak pelaksana impor, dengan pertimbangan antara penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau melalui mekanisme Badan Layanan Umum (BLU).
"Ini dua opsi ini lagi kita siapkan payung regulasinya. Karena kalau ini BUMN itu kan juga ada konsekuensi dan juga kalau BLU itu apa kemudahan yang termasuk pembiayaan. Itu juga lagi kita bahas antara kementerian lembaga," ujar Yuliot Tanjung.
Selain masalah kelembagaan, koordinasi lintas kementerian juga mencakup aspek teknis mengenai rute distribusi yang akan dilewati oleh kapal pengangkut minyak tersebut.
"Kemudian itu juga dengan badan usaha termasuk bagaimana pada saat impor, jalur mana yang akan digunakan," pungkas Yuliot Tanjung.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya telah memberikan keterangan mengenai mekanisme harga dalam transaksi internasional ini. Bahlil menyebutkan bahwa penetapan harga bersifat fleksibel mengikuti kondisi pasar global.
"Harga pasti akan terjadi dinamis ya. Harga itu akan menyesuaikan dengan harga pasar dan tergantung negosiasi kita," kata Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.
Terkait kebutuhan gas, pemerintah juga sedang mengupayakan negosiasi pasokan LPG dengan pihak Rusia untuk menambal defisit kebutuhan domestik. Bahlil memproyeksikan konsumsi LPG nasional akan terus meningkat dari angka saat ini sebesar 8,6 juta ton per tahun menuju kisaran 10 juta ton dalam beberapa tahun ke depan seiring berkembangnya sektor industri.
