Pemerintah Indonesia tengah memfinalisasi rencana teknis impor Bahan Bakar Minyak (BBM), minyak mentah, dan LPG dari Rusia pada Rabu (15/4/2026). Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengonfirmasi bahwa tim teknis saat ini berada di Rusia untuk merampungkan detail skema impor tersebut. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui diversifikasi sumber pasokan.
"Jadi, sekarang tim di Rusia pun ada tim yang sedang menyiapkan teknisnya. Jadi, skemanya seperti apa. Kita belum sampai ke volume, tapi paling tidak Rusia mau kerja sama crude, BBM, LPG itu udah bagus," kata Laode Sulaeman di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
Selain penyediaan komoditas energi, Rusia menyatakan ketertarikan untuk memperluas investasi di sektor infrastruktur migas Indonesia. Kolaborasi yang direncanakan mencakup pengembangan fasilitas penyimpanan minyak mentah (storage crude) di wilayah domestik.
Proyek pengembangan fasilitas penyimpanan ini dipastikan terpisah dari proyek Grass Root Refinery (GRR) atau Kilang Tuban. Saat ini, pembangunan Kilang Tuban yang melibatkan perusahaan migas Rusia, PJSC Rosneft Oil Company, masih berada dalam tahap proses pengerjaan secara mandiri.
Menteri Energi Rusia, Sergey Tsivilyov, melalui kantor berita TASS menyatakan bahwa pihaknya telah menerima permintaan resmi dari mitra di Indonesia. Rusia menyambut baik permintaan tersebut dan berkomitmen menyusun kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.
Pemerintah kedua negara saat ini sedang menggodok penyusunan kontrak jangka panjang untuk memastikan stabilitas pasokan. Kesepakatan tersebut difokuskan pada penyediaan produk minyak bumi dengan harga yang lebih terjangkau dan sistemis bagi pasar Indonesia.
