Indonesia resmi memulai pengiriman ekspor pupuk urea ke Australia dengan nilai total mencapai Rp 7 triliun yang dilakukan secara bertahap. Seperti dilansir dari Detik Finance, pengiriman perdana sebesar 47.250 ton senilai Rp 600 miliar telah dilepas di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur pada Kamis (14/5/2026).
Ekspor komoditas pertanian ini dijalankan melalui skema government-to-government (G2G) oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui anak usahanya, PT Pupuk Kalimantan Timur. Setelah pengiriman awal tersebut, pemerintah menjadwalkan volume ekspor berikutnya akan terus ditingkatkan demi mencapai target total.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa kapasitas pengiriman akan didongkrak mulai dari 250.000 ton hingga menyentuh angka 500.000 ton. Keberhasilan ekspor ini didorong oleh kondisi pasokan pupuk dalam negeri yang mengalami surplus.
"Rencana kita akan ekspor 250.000 ton ke Australia dan kemudian ditingkatkan hingga 500.000 ton, " kata Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian dalam keterangannya yang dikutip pada Minggu (17/5/2026).
Kementerian Pertanian kini mulai membidik perluasan jangkauan pasar ke beberapa negara mitra strategis lainnya setelah kawasan Australia terpenuhi. Sejumlah negara seperti India, Filipina, Brasil, dan Bangladesh dilaporkan telah menyatakan ketertarikan terhadap produk pupuk domestik.
"Selain itu, Dubes India sudah menghubungi saya langsung meminta 500.000 ton dan beebrapa negara lain juga berminat meminta yaitu Filipina, Brasil, Bangladesh dan ada beberapa negara lagi tadi kami menerima laporan negara yang berminat pupuk urea dari Indonesia. Ini yang kita syukuri dan banggakan," ungkap Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian.
Ketersediaan stok pupuk yang melimpah diklaim sebagai dampak positif dari perbaikan tata kelola nasional yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto. Di awal masa jabatan, alokasi pupuk bersubsidi dinaikkan signifikan dari 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton untuk mengamankan ketahanan pangan.
Langkah penyesuaian tersebut diikuti dengan kebijakan penurunan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen tanpa membebani APBN, serta penambahan volume tambahan sebanyak 700 ribu ton. Pengawasan jalur distribusi juga diperketat melalui pemangkasan 145 regulasi lintas sektor guna mempercepat penyaluran langsung ke kelompok tani.
"Di saat ada geopolitik dunia memanas, Indonesia Alhamdulilah harga pupuknya turun 20 persen. Pupuk subsidi untuk petani Indonesia. Kemudian volume pupuk bertambah. Inilah kebahagiaan 160 juta petani Indonesia dan 115 juta petani padi, " kata Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian.
Pemerintah turut merombak mekanisme subsidi dengan menghapus komponen tidak efisien, seperti beban bunga bank dan PPN berganda, yang diproyeksikan menghemat Rp 14 triliun. Selain itu, program revitalisasi industri pupuk digulirkan melalui tujuh proyek strategis senilai Rp 72,84 triliun yang melibatkan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Kujang.
Modernisasi pabrik lama berhasil memangkas biaya produksi hingga 26 persen lebih rendah berkat efisiensi energi yang lebih baik. Secara jangka panjang, reformasi sistem subsidi dan pembaruan fasilitas industri ini ditargetkan mampu menghemat anggaran negara hingga Rp 112 triliun hingga tahun 2035.
Pengembangan infrastruktur baru juga telah berjalan, yang ditandai dengan peletakan batu pertama Pabrik NPK Nitrat di Cikampek pada 23 Desember 2025 serta pembenahan Pabrik Amoniak PKT-2 di Bontang pada 29 Januari 2026. Pemerintah kini tengah memulai pembangunan proyek methanol nasional berkapasitas 2,5 juta ton di Aceh dan Bontang dengan investasi mencapai US$ 1,8 miliar.
