Pemerintah Indonesia berhasil mengamankan komitmen pasokan minyak mentah sebesar 150 juta barel dari Rusia dengan harga khusus pada Kamis (23/4/2026). Kesepakatan strategis ini diumumkan untuk memperkuat cadangan nasional di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.
Utusan Khusus Presiden bidang Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo menyampaikan informasi tersebut dalam acara Economic Briefing 2026 di Jakarta sebagaimana dilansir dari Money. Langkah ini menjadi respons atas ancaman krisis energi global.
"Indonesia sekarang sudah ada komitmen dari pemerintah Rusia, 150 juta barel kita bisa simpan di Indonesia untuk menghadapi masalah-masalah gejolak ekonomi," ujar Hashim, Utusan Khusus Presiden bidang Energi dan Lingkungan.
Komitmen volume minyak tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan resmi Presiden Prabowo Subianto ke Moskow pada Senin (13/4). Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo berdiskusi secara intensif dengan Presiden Vladimir Putin selama tiga jam.
"Jadi dia (Prabowo) ke Moskow bukan untuk foya-foya. Dia ke Moskow ketemu Presiden Putin selama 3 jam dan dapat komitmen dari Presiden Putin," ujar Hashim, Utusan Khusus Presiden bidang Energi dan Lingkungan.
Pada pelaksanaan tahap pertama, Rusia menyetujui pengiriman sebanyak 100 juta barel minyak mentah ke Indonesia. Sementara itu, tambahan sebesar 50 juta barel lainnya telah disiapkan sebagai cadangan jika kebutuhan energi domestik mengalami peningkatan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa target masuknya impor minyak mentah dari Rusia dijadwalkan mulai April 2026. Diversifikasi sumber energi dinilai mendesak akibat ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
"Jadi, harus ada diversifikasi. Insya Allah crude kita akan semakin membaik," kata Bahlil, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Selain komitmen minyak mentah, pemerintah saat ini juga tengah melakukan penjajakan terkait pembelian liquefied petroleum gas atau LPG dari Rusia. Namun, keputusan mengenai porsi impor LPG terhadap total kebutuhan nasional masih dalam tahap pembahasan teknis.
