Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan angka Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia mencapai 0,402 pada tahun 2025, yang menunjukkan tren penurunan ketimpangan. Data ini dipaparkan langsung dalam rilis resmi BPS di Jakarta pada Selasa (5/5/2026) dengan merujuk pada tiga dimensi pengukuran utama.
Pengukuran IKG tersebut mencakup dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, serta pasar tenaga kerja. Penurunan angka indeks mencerminkan kondisi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang semakin berkualitas dibandingkan periode-periode sebelumnya, sebagaimana dilansir dari Money.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa angka IKG yang mengecil merupakan indikator positif bagi derajat ketimpangan di tanah air. Penurunan ini melanjutkan tren perbaikan konsisten yang terjadi sepanjang periode 2020 hingga 2025.
"Artinya, masih terdapat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, namun lebih baik dari tahun sebelumnya," kata Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS).
Pencapaian ini melampaui catatan IKG tahun 2024 yang berada pada angka 0,421. Amalia merinci sejumlah indikator pendukung, termasuk penurunan angka kelahiran di luar fasilitas kesehatan yang menyusut menjadi 0,077 pada 2025 dibandingkan 0,094 di tahun sebelumnya.
Selain itu, sektor politik menunjukkan penyempitan jarak gender pada anggota legislatif dari 57,82 persen di tahun 2020 menjadi 55,44 persen. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan juga dilaporkan meningkat tipis ke angka 56,63 pada tahun 2025.
Kendati secara nasional membaik, disparitas antarwilayah masih menjadi tantangan besar. Terdapat 21 provinsi yang memiliki angka ketimpangan di atas rata-rata nasional, terutama di wilayah Indonesia bagian timur yang mencatat nilai IKG lebih tinggi.
"Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan nilai IKG tertinggi (0,584) sementara DKI Jakarta menjadi provinsi dengan nilai IKG terendah yakni 0,144," tutup Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS).
