INSTITUTE for Development of Economics and Finance (Indef) menekankan pentingnya transparansi dalam penerapan kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam strategis. Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, mengingatkan agar kehadiran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tidak mengulang pola yang sama seperti Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) pada era Orde Baru.
Sebagai catatan sejarah, BPPC sempat menuai kritik tajam karena dinilai memonopoli tata niaga cengkih yang pada akhirnya merugikan para petani lokal. "Harus belajar dari pembentukan badan pengelola ekspor khusus cengkeh zaman Orba. Untuk bisa sukses, badan pengelola ekspor sekarang harus melakukan transparansi," tegas Esther saat dihubungi, Senin (25/5/2026).
Risiko Monopoli dan Tekanan Produsen Lokal
Esther menguraikan sejumlah dampak negatif yang perlu diantisipasi dari kebijakan satu pintu tersebut. Risiko pertama adalah potensi monopoli dan inefisiensi. Menurutnya, kurangnya kompetisi dapat memicu birokrasi yang lambat, penurunan inovasi, serta hilangnya fleksibilitas yang biasanya ditawarkan oleh kompetitor swasta.
Kedua, adanya tekanan terhadap produsen lokal. Petani atau produsen swasta skala kecil dikhawatirkan kehilangan kebebasan untuk menjual produk mereka secara langsung dengan harga terbaik karena kewajiban melalui satu pintu BUMN.
Dampak negatif lainnya meliputi:
- Kerentanan Pasar Global: Ketergantungan pada satu institusi membuat ekonomi rentan jika terjadi kesalahan manajemen atau gejolak keuangan pada BUMN pelaksana.
- Pembatasan Kreasi Bisnis: Aturan terpusat berpotensi mematikan inisiatif ekspansi pasar dari eksportir kecil yang biasanya lebih gesit.
Potensi Positif: Daya Tawar dan Devisa Negara
Meski memberikan peringatan keras, Indef juga melihat sisi positif dari kebijakan ekspor satu pintu jika dikelola dengan benar. Esther menyebutkan bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan devisa dan pendapatan negara melalui pemantauan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang lebih akurat dalam Mata Uang Rupiah.
Selain itu, sebagai entitas tunggal yang besar, BUMN akan memiliki bargaining power atau posisi tawar yang lebih kuat di pasar internasional, terutama dalam menentukan harga dan volume ekspor.
1. Pengendalian pasokan domestik untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri.
2. Peningkatan akuntabilitas tata kelola perdagangan.
3. Meminimalisir praktik ilegal seperti penyelundupan dan manipulasi harga.
Esther menyimpulkan bahwa kunci keberhasilan PT Danantara Sumberdaya Indonesia terletak pada perbaikan tata kelola agar lebih akuntabel. "Ini penting untuk meminimalisir praktik ilegal dan memastikan kebijakan ini benar-benar membawa manfaat bagi perekonomian nasional," pungkasnya. (Ifa/I-1)
