Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkapkan bahwa distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite di Indonesia masih belum tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan pada Kamis (23/4/2026). Data kajian menunjukkan mayoritas pengguna produk tersebut justru berasal dari kelompok ekonomi mapan.
Hasil penelitian lembaga tersebut mencatat sekitar 63 persen konsumen Pertalite merupakan masyarakat dari kategori rumah tangga berpendapatan menengah ke atas. Temuan ini menyoroti adanya ketimpangan dalam pemanfaatan anggaran negara untuk bantuan energi yang dilansir dari Detik Finance.
Kepala Center of Industry, Trade and Investment Indef, Andry Satrio Nugroho, menegaskan bahwa peruntukan BBM bersubsidi seharusnya diprioritaskan bagi penduduk dengan tingkat ekonomi rendah. Kelompok masyarakat dengan daya beli tinggi dinilai tidak ideal menggunakan fasilitas subsidi tersebut.
"Berdasarkan kajian INDEF di tahun 2023, sekitar 63% dari mereka yang mengonsumsi Pertalite itu berasal dari rumah tangga berpendapatan menengah ke atas," ujar Andry Satrio Nugroho, Kepala Center of Industry, Trade and Investment Indef.
Andry memberikan catatan kritis terhadap model kebijakan subsidi yang saat ini masih melekat pada komoditas atau barang. Pola pemberian subsidi tersebut dianggap menciptakan peluang penyalahgunaan oleh golongan masyarakat yang secara finansial tidak berhak menerima bantuan.
"Artinya pasti akan dikonsumsi oleh masyarakat yang bukan seharusnya, masyarakat kelas menengah ke atas dalam hal ini untuk Pertalite," ujar Andry Satrio Nugroho, Kepala Center of Industry, Trade and Investment Indef.
Sebagai solusi, pihak Indef mendorong pemerintah untuk segera mengalihkan metode penyaluran subsidi dari barang menjadi bantuan langsung kepada individu. Langkah ini diharapkan mampu menghapus diskriminasi kualitas bahan bakar yang dikonsumsi oleh kelompok masyarakat yang berbeda secara ekonomi.
"Jangan sampai dipisahkan yang nggak mampu belinya Pertalite, yang mampu belinya Pertamax ke atas. Ini kan dari sisi kualitas saja berbeda," kata Andry Satrio Nugroho, Kepala Center of Industry, Trade and Investment Indef.
Tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disebut semakin berat akibat situasi geopolitik global yang tidak menentu. Pemerintah saat ini menanggung beban fiskal yang lebih besar guna menjaga harga jual BBM agar tidak mengalami kenaikan di tingkat konsumen.
"Jadi ini yang tidak kita inginkan kedepannya. Kita inginkan bahwa semakin tahan energi di Indonesia, itu pastinya semakin tahan juga dari sisi fiskal," pungkas Andry Satrio Nugroho, Kepala Center of Industry, Trade and Investment Indef.
