Indonesia dinilai belum beranjak dari praktik industrialisasi dangkal dalam pengolahan nikel di tengah masifnya pembangunan smelter beberapa tahun terakhir. Fenomena ini dipicu oleh dominasi investasi asing yang fokus pada ekspor tanpa memperkuat kapasitas industri nasional, Rabu (6/5/2026).
Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya nilai tambah yang dinikmati oleh masyarakat di dalam negeri. Berdasarkan data yang dihimpun dari laporan Lestari, tata kelola mineral kritis saat ini membutuhkan evaluasi mendalam agar tidak sekadar menjadi pusat industri tertutup bagi pihak luar.
Direktur Kolaborasi Internasional INDEF, Imaduddin Abdullah, menjelaskan bahwa tanpa penguatan kemampuan industri domestik, negara berkembang hanya akan mengulang pola pembangunan lama yang tidak inklusif.
"Tanpa itu, sebenarnya negara Selatan ini hanya mendapatkan lagu lama, enclave yang mungkin kami sebut green enclave, hijau dalam narasi, tetapi tetap enclave dalam hasil pembangunan," ujar Imaduddin Abdullah, Direktur Kolaborasi Internasional INDEF.
Imaduddin menegaskan pentingnya transisi dari sekadar industrialisasi berbasis investasi menuju penguatan riset dan pengembangan (R&D). Langkah ini mencakup peningkatan kapasitas pemasok lokal hingga alih otoritas teknologi guna menciptakan transformasi industri yang berkelanjutan.
Selain masalah teknologi, sektor ketenagakerjaan menjadi sorotan utama karena adanya ketimpangan antara kualifikasi yang dibutuhkan industri dengan ketersediaan SDM lokal. Pendidikan di daerah tambang dilaporkan belum memadai untuk memenuhi standar teknis dan digital yang tinggi.
"Kebutuhan tenaga kerja dengan pendidikan tinggi mencapai 72,3 persen, sementara yang tersedia hanya sekitar 12,74 persen," tutur Imaduddin Abdullah, Direktur Kolaborasi Internasional INDEF.
Persoalan ini kian pelik karena belum adanya kebijakan yang mewajibkan target penyerapan tenaga kerja lokal berkualitas dalam skema investasi. Akibatnya, banyak perusahaan pengelola smelter lebih memilih mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah guna memenuhi kebutuhan operasional mereka.
INDEF juga menyoroti lemahnya sinkronisasi antara kurikulum pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri modern saat ini. Lemahnya pengawasan perlindungan tenaga kerja di kawasan industri tertutup turut menjadi hambatan dalam mewujudkan keadilan ekonomi bagi masyarakat setempat.
