Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 yang mencapai 5,61 persen belum terdistribusi secara proporsional. Dilansir dari Money, kondisi domestik yang tumbuh kuat tersebut dinilai belum mencerminkan keadaan riil seluruh lapisan masyarakat pada Senin (11/5/2026).
Kepala Center of Macroeconomics and Finance INDEF M. Rizal Taufikurahman menjelaskan bahwa angka pertumbuhan yang tinggi tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat umum, terutama kelompok menengah ke bawah. Konsumsi yang menjadi penopang utama justru lebih banyak dilakukan oleh kelas menengah ke atas.
"Artinya, kue ekonomi yang terbentuk itu tidak terdistribusi secara proporsional dan merata," kata Rizal.
Rizal memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi dipicu oleh belanja ekspansif, momentum hari raya, pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), serta percepatan belanja bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah di awal tahun. Namun, skema belanja front loading ini dianggap belum menggambarkan penguatan fundamental ekonomi yang sesungguhnya.
"Tentu pada saat triwulan I-2026 yang sifatnya front loading di bujet, sifatnya jor-joran ini belum sepenuhnya menggambarkan penguatan fundamental ekonomi," ungkap Rizal.
Pihaknya menekankan bahwa anggaran fiskal seharusnya mampu menciptakan nilai tambah riil bagi masyarakat, bukan sekadar menunjukkan besaran angka indikator. Rizal menyatakan bahwa kualitas distribusi jauh lebih penting daripada nilai agregat pertumbuhan itu sendiri.
"Bagaimana dari Rp 1 fiskal, meng-create nilai tambah secara riil itu bisa Rp 5 sampai Rp 15, bisa Rp 20," ungkap Rizal.
Fenomena menarik terjadi saat ekonomi tumbuh 5,61 persen, namun nilai tukar rupiah justru terperosok hingga Rp 17.400 per dollar AS dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah. Hal ini dianggap sebagai sinyal bahwa pasar meragukan kekuatan fundamental ekonomi domestik.
"Artinya pelemahan itu menunjukkan bahwa pasar belum menunjukkan pertumbuhan ekonomi triwulan I-2026 sebagai sinyal kuat, fundamental ekonomi benar-benar seperti apa yang mereka rasakan," ucap Rizal.
Rizal menambahkan bahwa para investor saat ini cenderung sensitif terhadap tekanan fiskal, risiko global, serta daya tahan sektor riil. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak secara otomatis memperkuat posisi mata uang jika tidak didasari fundamental yang kokoh.
"Jadi pertumbuhan ekonomi tinggi ternyata tidak otomatis ya memperkuat rupiah dan juga IHSG. Justru yang paling penting adalah pertumbuhan ekonomi yang didasari oleh fundamental makro yang sangat kuat," ungkap Rizal.
Data Scientist Continuum INDEF Wahyu Tri Utomo menambahkan hasil analisis dari media sosial X dan Threads yang menunjukkan adanya kekhawatiran publik. Masyarakat cenderung mengasosiasikan pelemahan rupiah dengan potensi kenaikan harga barang dan tingkat pengangguran.
"Karena memang kondisi rupiah yang melemah ini di publik juga kerap diasosiasikan dengan kenaikan harga," imbuh Wahyu.
Kondisi ini memicu skeptisisme di tengah klaim ekonomi yang aman, mengingat kenaikan harga bahan baku impor dapat membebani industri. Wahyu menyebut terdapat ketidakpercayaan publik terhadap angka pertumbuhan tersebut.
"Kondisi ini menciptakan kecemasan atau kepanikan publik klaim terkait ekonomi aman, padahal rupiah terus dalam tanda kutip berdarah-darah di pasar valas," imbuh Wahyu.
Guru Besar FEB Undip Akhmad Syakir Kurnia menyoroti distribusi pertumbuhan dari sisi spasial dan kelompok masyarakat. Berdasarkan data, Pulau Jawa masih mendominasi kontribusi ekonomi sebesar 56,9 persen, diikuti Sumatera 22 persen, sementara Bali dan Nusa Tenggara hanya 2,8 persen.
"Distribusinya itu artinya siapa pihak yang paling banyak merasakan nilai tambah yang terpotret melalui pertumbuhan ekonomi itu sendiri," ungkap Akhmad.
Akhmad memperingatkan bahwa ekonomi Indonesia sangat bergantung pada aktivitas kelompok menengah sehingga kerentanan pada kelompok ini akan berdampak besar secara nasional. Ia menyarankan penggunaan indikator non-moneter untuk mengukur kualitas pertumbuhan.
"Sehingga kerentanan yang terjadi di ekonomi Indonesia itu kalau dia terdampak di kelompok masyarakat berpendapatan menengah itu akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi kita," ungkap Akhmad.
Pengukuran efektivitas satu persen pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan angka kemiskinan menjadi salah satu cara untuk melihat dimensi kualitatif pembangunan. Akhmad menilai layanan publik dan pendidikan merupakan indikator yang tidak boleh diabaikan dalam membaca angka agregat.
"Pertumbuhan ekonomi itu membaca angka agregat saja. Lalu kita mestinya harus membaca angka-angka indikator non moneter," ucap Akhmad.
"Itu harus dilihat untuk memberi makna atau dimensi kualitatif dari angka pertumbuhan itu," tutup Akhmad.
