Wakil Perdana Menteri Nguyen Van Thang menandatangani Keputusan Nomor 767/QD-TTg pada Selasa, 5 Mei 2026, yang meresmikan rencana implementasi Undang-Undang Pajak Penghasilan Pribadi Nomor 109/2025/QH15. Regulasi yang disahkan Majelis Nasional ke-15 tersebut dijadwalkan mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2026 untuk mengoptimalkan kepatuhan pajak nasional.
Pemerintah menetapkan enam sektor prioritas dalam kerangka kerja ini, termasuk penyusunan keputusan teknis serta peninjauan menyeluruh terhadap dokumen hukum pada tingkat kementerian. Berdasarkan laporan HNN, langkah koordinasi antarlembaga tersebut bertujuan untuk menyatukan pemahaman mengenai poin-poin baru dalam undang-undang guna mencegah terjadinya pemborosan sumber daya negara.
Selain pembaruan regulasi PPh, Wakil Perdana Menteri Le Tien Chau telah menerbitkan Keputusan Nomor 20/2026/QD-TTg terkait pengelolaan Sistem Informasi Manajemen dokumen hukum. Platform digital terpadu ini dirancang untuk memantau proses legislasi secara transparan, mulai dari tahap orientasi kebijakan hingga penyimpanan dokumen secara terpusat.
Pada sisi pengawasan, otoritas pajak mengeluarkan peringatan mengenai risiko tunggakan bagi individu dengan sumber pendapatan sampingan pada Senin, 11 Mei 2026. Integrasi data melalui aplikasi eTax Mobile saat ini mempermudah deteksi pendapatan dari kegiatan seperti seminar atau kolaborasi yang kewajiban pajaknya belum diselesaikan secara final.
Kepala Dinas Pajak Kota, Doan Vi Tuyen, mengungkapkan adanya tren perpindahan wajib pajak dari sistem penyelesaian resmi ke mandiri akibat sistem digital yang semakin ketat. Ia menjelaskan bahwa banyak masyarakat yang keliru menganggap pemotongan pajak 10 persen di awal sebagai pemenuhan kewajiban akhir.
"Padahal, ini hanyalah pemotongan pajak sementara. Jumlah pajak sebenarnya mungkin jauh lebih tinggi daripada jumlah yang dipotong karena semua sumber pendapatan harus digabungkan untuk melakukan penyelesaian pajak sesuai dengan jadwal tarif pajak progresif," kata Doan Vi Tuyen, Kepala Dinas Pajak Kota.
Tuyen menyarankan agar setiap wajib pajak memanfaatkan perangkat digital yang ada untuk memantau catatan keuangan secara berkala. Hal ini dipandang krusial guna menghindari potensi sanksi administratif yang muncul akibat ketidaktahuan dalam pelaporan pendapatan kolektif.
"Oleh karena itu, wajib pajak perlu memeriksa dengan cermat semua sumber pendapatan pada aplikasi eTax Mobile dan melakukan penyelesaian pajak sesuai peraturan untuk menghindari denda," ujar Doan Vi Tuyen.
Bersamaan dengan penguatan kebijakan domestik, Perdana Menteri Le Minh Hung menunjuk Pham Gia Tuc sebagai Ketua Gugus Tugas kerja sama kebijakan perdagangan dengan Amerika Serikat. Melalui Keputusan Nomor 797/QD-TTg, Pham Gia Tuc resmi menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati oleh Bui Thanh Son.
