Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan distribusi Compressed Natural Gas (CNG) sebagai alternatif pengganti LPG 3 kilogram bagi masyarakat mulai Selasa (5/5/2026). Langkah ini dilakukan untuk menekan ketergantungan pada impor gas serta mengoptimalkan sumber energi domestik.
Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman menjelaskan bahwa otoritas terkait saat ini sedang mempersiapkan produksi tabung khusus untuk menampung gas alam tersebut. Implementasi awal rencananya akan menyasar kawasan perkotaan di Pulau Jawa sebagai proyek percontohan nasional sebagaimana dilansir dari Ekonomi.
"Tahun ini [bisa dikonsumsi masyarakat]," kata Laode Sulaeman, Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM.
Laode menambahkan bahwa perluasan penggunaan bahan bakar ini akan dilakukan secara bertahap. Masyarakat dipastikan tidak perlu melakukan penggantian perangkat masak karena teknologi ini dirancang kompatibel dengan peralatan yang sudah ada.
"Bertahap di kota-kota besar dulu di Jawa," ujar Laode Sulaeman, Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM.
Keamanan menjadi prioritas dalam masa transisi ini melalui pengujian ketat yang dilakukan oleh Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS). Pengujian tersebut mencakup standarisasi tekanan tabung sebelum didistribusikan secara luas ke sektor rumah tangga.
"Tidak ada lagi modifikasi di kompor, langsung [pasang], nyala kompor itu dengan CNG," imbuh Laode Sulaeman, Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan keunggulan ekonomi dari bahan bakar ini adalah harga yang diproyeksikan 30 persen lebih murah dibandingkan LPG. Efisiensi tersebut tercipta karena ketersediaan pasokan dalam negeri dan biaya transportasi yang lebih terjangkau.
"Kalau teknologinya sudah ada, kita bisa melakukan efisiensi devisa kurang lebih Rp130 triliun sampai Rp137 triliun," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.
Penggunaan gas ini sebelumnya telah diterapkan secara terbatas pada sektor komersial seperti perhotelan dan restoran di wilayah Jawa. Pemerintah kini tengah mengkaji mekanisme pemberian subsidi jika nantinya bahan bakar ini resmi digunakan secara masif oleh rumah tangga menengah ke bawah.
