Sedikitnya 12 negara diperkirakan akan mengajukan pinjaman baru kepada Dana Moneter Internasional (IMF) pada Jumat (17/4/2026) guna mengatasi lonjakan harga energi. Langkah tersebut diambil sebagai respons atas gangguan rantai pasok global yang dipicu oleh eskalasi konflik di wilayah Timur Tengah.
Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, mengungkapkan bahwa tekanan krisis ini semakin mendalam bagi negara-negara berkembang. Dilansir dari Detik Finance, total kebutuhan dukungan keuangan baru ini diperkirakan mencapai kisaran US$ 20 miliar hingga US$ 50 miliar, atau setara Rp 343 triliun hingga Rp 859 triliun.
"Gangguan akibat perang dapat memicu permintaan dukungan keuangan baru sebesar US$ 20 miliar hingga US$ 50 miliar yang dapat mencakup pinjaman baru maupun tambahan dari program yang sudah berjalan," ujar Georgieva.
Permintaan bantuan diketahui sudah mulai muncul dari beberapa negara di kawasan Afrika sub-Sahara. Meski demikian, IMF belum merinci daftar negara yang telah mengajukan permohonan tersebut secara resmi hingga saat ini.
Terkait kondisi di Mesir, lembaga keuangan internasional ini menyatakan belum ada pembahasan mengenai penambahan program pinjaman senilai US$ 8 miliar. Padahal, stabilitas ekonomi negara tersebut ikut terdampak secara signifikan oleh situasi peperangan di kawasan sekitarnya.
Kepala Strategi IMF, Christian Mummsen, menegaskan bahwa estimasi angka kebutuhan dana tersebut masih bersifat dinamis. Angka itu berpotensi terus merangkak naik seiring dengan hasil pertemuan bilateral bersama para pejabat keuangan negara anggota.
"Ini masih bersifat sementara. Kami masih melakukan evaluasi," tutur Mummsen.
Analisis IMF menunjukkan bahwa dampak gangguan pasokan energi tidak akan segera pulih meskipun konflik militer mereda dalam waktu dekat. Penutupan Selat Hormuz menjadi faktor krusial yang menyebabkan disrupsi jalur distribusi energi global saat ini.
"Kita perlu bersiap bahwa dampak gangguan pasokan dalam beberapa minggu mendatang akan lebih dalam," imbuh Mummsen.
Situasi ini memaksa IMF mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2026 menjadi 3,1 persen, turun 0,2 poin dari perkiraan semula. Di sisi lain, tingkat inflasi global diprediksi akan mengalami kenaikan hingga menyentuh angka 4,4 persen pada tahun ini.
Lembaga tersebut juga memperingatkan skenario terburuk jika konflik antara Amerika Serikat dan Iran terus berlanjut. Harga minyak mentah dan gas alam diprediksi bisa mencapai US$ 100 per barel yang akan menekan pertumbuhan ekonomi hingga ke level 2,5 persen.
"Dalam skenario terburuknya, konflik yang lebih dalam dan lama bisa membuat pertumbuhan ekonomi global turun menjadi 2% hingga ke ambang resesi global," tutur Mummsen.
Berbeda dengan tren global, Pemerintah Indonesia menyatakan tidak akan mencari bantuan pendanaan dari IMF. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa ketahanan APBN masih terjaga dengan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 420 triliun.
Kepastian tersebut disampaikan Purbaya setelah melakukan pertemuan dengan Kristalina Georgieva di Washington DC pada Selasa (14/6). Purbaya menekankan bahwa likuiditas domestik masih mencukupi untuk menghadapi ketidakpastian pasar internasional tanpa intervensi dana luar negeri.
"Mereka menyediakan dana bantuan untuk negara-negara yang membutuhkan. Tentu saja Indonesia tidak membutuhkan karena anggaran kita cukup baik dan kita masih punya bantalan yang cukup besar yaitu Rp 420 triliun yang saya bilang sebelumnya," ucap Purbaya.
