Dana Moneter Internasional (IMF) mengingatkan pemerintah di berbagai negara agar tidak mengambil langkah keliru dalam merespons lonjakan harga energi dan pangan global. Kebijakan yang salah dinilai dapat memperburuk inflasi, membebani keuangan negara, serta menghambat penyesuaian ekonomi.
Dikutip dari Money, guncangan harga energi dan pangan saat ini tidak hanya menghantam rumah tangga rentan. Tekanan tersebut juga mengganggu keberlangsungan usaha kecil hingga mempersempit ruang fiskal pemerintah.
IMF menekankan bahwa kenaikan harga global sebaiknya tetap diteruskan ke harga domestik. Langkah ini dinilai lebih baik daripada menekan harga melalui subsidi besar-besaran atau pembatasan harga secara menyeluruh.
ÔÇ£Biarkan harga energi domestik mencerminkan biaya internasional,ÔÇØ tulis IMF dalam laporannya pada Rabu (20/5/2026).
Masyarakat dan pelaku usaha perlu menerima sinyal harga ketika harga energi global naik agar konsumsi dapat menyesuaikan. Jika pemerintah menahan harga terlalu lama melalui subsidi besar, konsumsi energi tetap tinggi dan beban anggaran negara akan membengkak.
Perlindungan bagi masyarakat tetap diperlukan, terutama bagi kelompok rentan yang paling terdampak lonjakan harga pangan dan energi. Namun, IMF menggarisbawahi bahwa bantuan tersebut sebaiknya diberikan secara terarah dan bersifat sementara.
ÔÇ£Lindungi rumah tangga rentan dengan dukungan sementara yang tepat sasaran,ÔÇØ ungkap IMF.
Bantuan tunai langsung dinilai lebih efektif dibandingkan subsidi energi menyeluruh. Subsidi umum justru lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi yang mengonsumsi energi dalam jumlah lebih besar.
Kebijakan subsidi yang luas juga berisiko memperburuk posisi fiskal pemerintah di tengah kondisi utang yang sudah tinggi di banyak negara. Hal ini sejalan dengan laporan Fiscal Monitor IMF edisi April 2026 yang menyoroti meningkatnya tekanan fiskal global akibat kombinasi utang, kenaikan biaya bunga, dan ketidakpastian geopolitik.
Pemerintah perlu menjaga ruang fiskal agar tetap mampu merespons krisis yang lebih besar di masa depan. Oleh karena itu, langkah-langkah bantuan yang bersifat permanen berisiko menciptakan tekanan jangka panjang terhadap keuangan negara.
Hindari Kontrol Harga
Pemerintah juga diminta berhati-hati dalam menerapkan kontrol harga atau pembatasan harga energi dan pangan. Kebijakan penetapan harga yang terlalu rendah dapat mengurangi pasokan dan memicu distorsi pasar.
Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menyebabkan kelangkaan barang dan memperburuk tekanan inflasi.
ÔÇ£Subsidi umum dan pembatasan harga hanya diterapkan untuk guncangan yang benar-benar luar biasa,ÔÇØ ungkap IMF.
Kebijakan pembatasan harga sebaiknya hanya digunakan dalam kondisi sangat luar biasa dan untuk periode yang sangat terbatas. Saat harga energi global melonjak, pemerintah sering kali tergoda menahan kenaikan harga domestik demi menjaga daya beli masyarakat.
Namun, kebijakan tersebut dapat menghambat upaya penghematan energi dan memperbesar ketergantungan terhadap subsidi negara. Kebijakan harga murah buatan juga dapat mengurangi insentif investasi di sektor energi, terutama investasi energi alternatif dan efisiensi energi.
Likuiditas untuk Usaha Kecil
Usaha kecil dan menengah menjadi kelompok yang rentan terkena dampak lonjakan harga energi dan pangan. IMF menyarankan dukungan bagi dunia usaha dilakukan melalui bantuan likuiditas, bukan melalui penetapan harga murah secara luas.
ÔÇ£Dukung usaha kecil yang layak dengan likuiditas, bukan pengendalian harga,ÔÇØ tulis IMF.
Bantuan likuiditas dapat membantu perusahaan yang sebenarnya masih sehat untuk bertahan menghadapi lonjakan biaya produksi sementara. Sebaliknya, kontrol harga dinilai justru dapat menciptakan distorsi pasar yang lebih besar dan mengurangi efisiensi ekonomi.
Banyak usaha kecil menghadapi tekanan biaya operasional mulai dari transportasi hingga bahan baku saat harga energi tinggi. Kebijakan bantuan yang lebih terukur dinilai akan lebih efektif dibanding intervensi harga secara menyeluruh.
Risiko Inflasi dan Perlambatan Ekonomi
Lonjakan harga energi global berpotensi mendorong perlambatan ekonomi dunia sekaligus memperbesar tekanan inflasi. Juru bicara IMF Julie Kozack mengatakan harga minyak yang menembus 100 dollar AS per barrel akibat ketegangan geopolitik berpotensi mendorong ekonomi global menuju skenario yang lebih buruk.
IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global dapat turun menjadi 2,5 persen pada tahun ini dari 3,4 persen pada 2025 dalam skenario tekanan energi yang memburuk. Kenaikan harga energi juga dapat memicu efek berantai terhadap inflasi pangan, biaya transportasi, dan harga barang konsumsi lainnya.
Dalam laporan Food Security Update, Bank Dunia menyebut gangguan jalur perdagangan dan lonjakan harga energi global berpotensi memicu kenaikan harga pangan yang lebih tajam dalam beberapa bulan ke depan. Kondisi tersebut membuat pemerintah menghadapi tantangan yang kompleks.
Pemerintah harus melindungi masyarakat dari tekanan harga di satu sisi, namun tetap perlu menjaga stabilitas fiskal dan memastikan inflasi tidak semakin tidak terkendali di sisi lain.
Kerentanan Negara Berkembang
Dampak lonjakan harga energi dan pangan tidak merata antarnegara maupun antarkelompok masyarakat. Negara berkembang dinilai lebih rentan karena memiliki ruang fiskal yang lebih terbatas dan ketergantungan yang lebih besar terhadap impor energi maupun pangan.
Tekanan harga juga lebih cepat memukul masyarakat berpenghasilan rendah karena proporsi pengeluaran untuk kebutuhan dasar jauh lebih besar. Bantuan sosial yang terarah menjadi instrumen paling penting dalam menghadapi gejolak harga global saat ini.
IMF membuka peluang bantuan pembiayaan bagi negara-negara yang terdampak lonjakan biaya energi dan komoditas. Julie Kozack mengatakan sejumlah negara saat ini sedang berdiskusi dengan IMF terkait dukungan kebijakan maupun kemungkinan bantuan pendanaan.
ÔÇ£Saat ini banyak negara lebih mencari panduan kebijakan daripada bantuan keuangan langsung,ÔÇØ kata Kozack, dikutip dari Reuters.
IMF memperkirakan hingga 12 negara dapat membutuhkan dukungan pembiayaan sebesar 20 miliar dollar AS hingga 50 miliar dollar AS akibat tekanan harga energi dan pangan global.
Seluruh kebijakan bantuan menghadapi lonjakan harga energi dan pangan sebaiknya bersifat sementara dan fleksibel mengikuti perkembangan situasi global. Kebijakan permanen akan sulit dicabut ketika tekanan fiskal mulai meningkat.
Komunikasi kebijakan juga menjadi faktor penting agar masyarakat memahami alasan di balik kenaikan harga domestik maupun perubahan skema bantuan pemerintah. Pemerintah perlu memastikan bantuan benar-benar diberikan kepada kelompok yang paling membutuhkan, sambil menjaga keberlanjutan fiskal jangka panjang.
