Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menekankan pentingnya inklusi keuangan sebagai instrumen utama dalam memicu transformasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah ini bertujuan mendorong sektor usaha menuju bentuk formal sekaligus memperkokoh rantai nilai di wilayah pedesaan.
Dilansir dari Investortrust, Project Manager PROMISE II IMPACT ILO Indonesia, Djauhari Sitorus, menjelaskan bahwa komitmen tersebut selaras dengan agenda nasional pemerintah. Fokus utamanya adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui perluasan akses layanan keuangan formal maupun digital.
Djauhari menyatakan bahwa penyediaan layanan perbankan saja tidak cukup. Inklusi keuangan harus memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas mata pencaharian masyarakat secara luas.
"Keuangan yang inklusif bukan hanya soal akses, tetapi juga menciptakan perubahan nyata pada mata pencaharian masyarakat. Dalam kerangka Decent Work Agenda, ILO mendorong kesehatan finansial, produktivitas, pendapatan yang stabil, dan ketahanan usaha. Ketika pelaku UMKM dan petani terhubung dengan layanan keuangan formal, mereka menjadi lebih tangguh menghadapi risiko, lebih produktif, dan memiliki peluang memperluas usahanya," ujar Djauhari.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut menyoroti pentingnya akses keuangan yang aman dan bertanggung jawab bagi pelaku usaha mikro serta petani. Digitalisasi dianggap sebagai faktor pendorong utama, terutama melalui sistem Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA).
Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan OJK, Djoko Kurnijanto, memberikan penjelasan terkait relevansi data digital. Hal ini sangat berguna ketika pelaku usaha kehilangan aset akibat bencana alam atau situasi darurat tertentu.
"Pendataan digital maupun data transaksi e-commerce atau penggunaan telepon menjadi sangat relevan agar bank tetap dapat melihat kemampuan penerima kredit," tutur Djoko.
OJK bersama ILO kini tengah mengembangkan ekosistem digital, termasuk pembangunan sistem sapi perah berbasis Enterprise Resource Planning (ERP). Inisiatif ini diintegrasikan dengan PKA untuk mempermudah penyaluran pembiayaan bagi peternak rakyat di daerah.
Capaian Proyek PROMISE II IMPACT
Sekretariat Negara untuk Urusan Ekonomi (SECO) melaporkan keberhasilan Proyek PROMISE II IMPACT dalam memperluas layanan keuangan terjangkau. Fokus proyek ini mencakup sektor sapi perah di Jawa Barat, rumput laut di Sumba, dan nilam di Aceh.
Sebanyak 6.000 UMKM telah mendapatkan akses pembiayaan melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Total nilai penyaluran dana mencapai Rp167 miliar dengan dukungan aplikasi kredit mobile dan sistem core banking yang lebih modern.
Selain pembiayaan, terdapat 3.610 UMKM yang mulai memanfaatkan layanan tabungan dan deposito untuk investasi. Nilai perencanaan keuangan ini menyentuh angka Rp20 miliar, yang didukung penuh oleh penguatan infrastruktur perbankan daerah.
Wakil Kepala SECO Indonesia, Ariadirja Martoni, menggarisbawahi bahwa sinergi antarpihak merupakan elemen krusial. SECO berkomitmen terus memperkuat ekosistem inklusi keuangan yang berkelanjutan dan akan melakukan kajian dampak untuk fase berikutnya.
"Kami melihat kolaborasi multipihak sebagai kunci keberhasilan inisiatif ini. Ke depan, kami berkomitmen untuk terus memperkuat ekosistem inklusi keuangan yang berkelanjutan. Kami juga akan melakukan kajian lebih lanjut bersama ILO untuk mengukur dampak serta merumuskan rencana untuk fase berikutnya," ujar Ariadirja.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan, Erdiriyo, mengapresiasi efektivitas program ini. Pemerintah berencana mengintegrasikan pola dukungan tersebut ke dalam portofolio strategis Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
ILO menegaskan bahwa keselarasan layanan keuangan dengan prinsip kerja layak akan memperluas perlindungan sosial. Djauhari menutup dengan penegasan komitmen untuk menciptakan pasar tenaga kerja yang lebih adil melalui akses keuangan yang merata.
"Ke depan, ILO terus berkomitmen mendorong agenda inklusi keuangan bersama pemerintah dan juga lembaga keuangan sebagai upaya mendorong perubahan menuju pasar tenaga kerja yang lebih adil dan berkelanjutan," pungkas Djauhari.
