Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan tajam sebesar 5,31 persen hingga menyentuh level 7.887,16 pada penutupan sesi I perdagangan Senin, 2 Februari 2026. Pelemahan signifikan ini terjadi di tengah kekhawatiran investor global terhadap transparansi kepemilikan saham di Indonesia dan proyeksi kebijakan suku bunga Amerika Serikat.
Data perdagangan menunjukkan indeks kehilangan 442,44 poin dengan tekanan jual yang meluas pada saham-saham berkapitalisasi besar, sebagaimana dilansir dari Katanetizen melalui pantauan Stockbit. Kondisi ini kontras dengan optimisme pemerintah yang sebelumnya memproyeksikan pergerakan pasar yang positif.
Sentimen negatif diperkuat oleh peringatan Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengenai isu investability dan struktur kepemilikan saham domestik. Hal tersebut memicu sejumlah lembaga keuangan internasional, seperti Nomura, Goldman Sachs, dan UBS, untuk memangkas rekomendasi investasi mereka terhadap pasar saham Indonesia.
Ahli strategi dari Nomura mengungkapkan keterkejutannya atas peringatan yang dikeluarkan oleh MSCI terhadap pasar modal Indonesia.
"peringatan MSCI datang di luar perkiraan" kata Chetan Seth, strategis dari Nomura.
Merespons dinamika pasar, Pj Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengumumkan inisiatif reformasi pasar modal pada Minggu, 1 Februari 2026. Program bertajuk Bold and Ambitious Reforms ini mencakup delapan langkah percepatan guna memulihkan integritas dan kepercayaan investor.
Otoritas berencana menaikkan batas minimal saham publik (free float) menjadi 15 persen bagi emiten baru guna meningkatkan likuiditas pasar.
"Bold and Ambitious Reforms" ujar Friderica Widyasari Dewi, Pj Ketua Dewan Komisioner OJK.
Pemerintah sendiri tetap mempertahankan pandangan bahwa fundamental ekonomi nasional masih berada dalam kondisi stabil. Indikator makro menunjukkan inflasi terkendali di angka 2,92 persen, cadangan devisa sebesar US$156,5 miliar, serta pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan tetap berada di atas level 5 persen.
Pelemahan IHSG ini dikhawatirkan berdampak pada nilai tukar rupiah, terutama menjelang momentum Ramadan dan Lebaran yang biasanya diiringi kenaikan konsumsi masyarakat. Jika tekanan asing berlanjut, harga barang impor berisiko naik dan dapat mengganggu daya beli masyarakat secara luas.
