Rencana pemerintah memperluas pemanfaatan bahan bakar berbasis minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dinilai berisiko meningkatkan beban fiskal sektor energi nasional karena biaya produksinya yang lebih mahal daripada energi fosil. Berdasarkan laporan yang dilansir dari Lestari pada Rabu (20/5/2026), Institute for Essential Services Reform (IESR) menyatakan bahwa kebijakan ini belum tentu efektif memangkas impor bahan bakar minyak (BBM).
Ketergantungan pada energi fosil seharusnya dikurangi dengan mempercepat pengembangan energi terbarukan yang berkelanjutan demi mencapai kemandirian energi. Komoditas seperti sawit dan batu bara memiliki harga yang tidak stabil di pasar internasional sehingga rentan terhadap gejolak ketahanan energi.
Peningkatan penggunaan CPO untuk sektor energi juga dikhawatirkan dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan pangan domestik. Lonjakan permintaan komoditas ini berpotensi mengancam ketersediaan minyak goreng di pasar lokal, sebagaimana limbah jagung untuk pakan ternak yang juga terancam terganggu.
Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR, Deon Arinaldo, memaparkan tantangan dari ketidakstabilan harga komoditas global pada bahan bakar biomassa.
"Berbagai alternatif tersebut pada dasarnya merupakan sumber energi yang lebih mahal dibandingkan energi fosil yang digantikan, sehingga berisiko menambah beban fiskal di sektor energi," ujar Deon Arinaldo, Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR.
Pihak IESR kemudian merekomendasikan pemerintah untuk mengalihkan fokus pada peningkatan porsi energi terbarukan yang dibarengi dengan efisiensi energi. Langkah strategis lainnya yang disarankan meliputi elektrifikasi pada sektor transportasi, industri, hingga rumah tangga.
Direktur Riset dan Inovasi IESR, Raditya Wiranegara, memberikan pandangan mengenai opsi transisi energi lain melalui program konversi ke kendaraan listrik.
"Pertanyaan utamanya adalah apakah konversi tersebut dapat menjadi solusi yang benar-benar ekonomis, baik bagi konsumen maupun bagi upaya transisi energi nasional," kata Raditya Wiranegara, Direktur Riset dan Inovasi IESR.
Pelaksanaan konversi ini dinilai masih menghadapi kendala besar pada tingginya biaya komponen utama seperti baterai, motor listrik, dan inverter. Selain itu, ekosistem pendukung seperti jumlah bengkel konversi di Indonesia masih sangat terbatas dan mayoritas komponen masih bergantung pada impor.
Kendati demikian, IESR tetap memberikan apresiasi terhadap komitmen pemerintah terkait transisi energi nasional. Pemerintah berencana mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dalam skala besar dalam beberapa tahun ke depan.
