Keberhasilan program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 GW dinilai tidak hanya bertumpu pada besarnya target kapasitas. Pemerintah juga dituntut mampu membangun fondasi kuat agar implementasinya berjalan cepat, terukur, dan dapat direplikasi.
Dikutip dari Media Indonesia, fokus awal pemerintah sebaiknya diarahkan pada program yang memberikan hasil cepat. Upaya ini penting untuk menekan pemakaian minyak diesel, membuka peluang investasi, sekaligus memperluas akses listrik bersih bagi masyarakat.
"Pada periode awal atau take-off period, pemerintah perlu memprioritaskan program-program quick wins yang dapat langsung mengurangi konsumsi minyak diesel, membuka investasi, serta meningkatkan akses listrik bersih bagi masyarakat," ujar Chief Executive Officer (CEO) IESR Fabby Tumiwa dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (29/5/2026).
Target pengembangan PLTS 100 GW ini dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk selesai sebelum 2029. Komitmen yang pertama kali digagas pada Juni 2025 tersebut bertujuan mendorong Indonesia mencapai bauran energi terbarukan 100% pada 2035, dengan rincian PLTS tersebar 80 GW dan PLTS terpusat 20 GW.
Guna memulai langkah tersebut, IESR memetakan tiga agenda utama yang harus menjadi perhatian mendesak. Prioritas tersebut mencakup percepatan program dedieselisasi, akselerasi PLTS atap yang terintegrasi dengan Battery Energy Storage System (BESS), serta pengembangan pengelolaan PLTS desa berbasis komunitas lokal.
"Ketiga agenda ini penting karena dapat menjadi bukti awal bahwa program PLTS 100 GW bukan hanya ambisi kapasitas, tetapi juga strategi transformasi sistem energi secara nyata," kata Fabby.
Sektor dedieselisasi dinilai menjadi pintu masuk paling taktis karena Indonesia masih mengoperasikan ribuan generator diesel di wilayah pelosok. Berdasarkan data RUPTL 2025-2034, PLN memetakan sekitar 3.996 generator diesel pada 1.234 lokasi terpencil dengan target pemangkasan pasokan listrik dari PLTD hingga 80% pada 2030.
"Dalam RUPTL 2025-2034, PLN mengidentifikasi sekitar 3.996 generator diesel di 1.234 lokasi terpencil dan menargetkan pengurangan pasokan listrik dari PLTD sebesar 80% pada 2030," paparnya.
Kendati demikian, pelaksanaan lelang proyek dedieselisasi sejak 2022 sepi peminat dan kelanjutan melalui Letter of Intent (LoI) pada 2023 masih terhambat masalah persetujuan tarif. IESR menyarankan penataan ulang skema pengadaan agar lebih menarik bagi investor, salah satunya lewat pengelompokan proyek secara selektif.
Di sisi lain, pemanfaatan energi surya untuk aktivitas ekonomi produktif di pedesaan menempatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau BUM-Des sebagai pengelola aset. Namun, format pengelolaan harus adaptif mengingat kapasitas modal dan kondisi pasar setiap desa tidak seragam.
"Namun, tidak semua desa memiliki kapasitas kelembagaan, modal, dan pasar yang sama. Karena itu, model pengelolaan perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa," ujar Fabby.
Sebagai langkah taktis jangka pendek untuk periode 2026ÔÇô2027, IESR menerbitkan sejumlah rekomendasi regulasi dan operasional nasional.
Rekomendasi tersebut meliputi pembentukan satuan tugas khusus energi surya nasional guna memperkuat koordinasi lintas kementerian, PLN, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Selain itu, diperlukan penyusunan rencana implementasi lima tahun yang memuat target tahunan, lokasi, dan mekanisme pendanaan yang transparan.
Pemerintah juga didesak mempercepat regulasi tarif PLTS hibrida untuk mendukung dedieselisasi, serta merevisi aturan PLTS atap dengan menghapus pembatasan kuota bagi pelanggan yang menggunakan BESS beserta pemberian insentif investasi awal. Evaluasi sistem Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) dan kejelasan peran anak usaha PLN juga menjadi poin penting demi transparansi proyek.
Untuk jangka menengah hingga 2029, rekomendasi diarahkan pada penerapan lelang terbuka dengan mekanisme competitive reverse auction guna meningkatkan efisiensi. IESR juga mendorong pembangunan platform pendanaan terpusat serta pengembangan jaringan nasional rantai pasok suku cadang dan jasa pemeliharaan.
Langkah penutup dari rekomendasi tersebut adalah perluasan program pelatihan tenaga kerja lokal. Pelatihan ini difokuskan pada keahlian instalasi, operasi, pemeliharaan, manufaktur komponen, hingga integrasi sistem penyimpanan energi baterai.
