Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera memperkuat kepastian hukum dan konsistensi kebijakan pada Rabu (6/5/2026). Langkah ini dipandang mendesak karena hambatan regulasi dinilai masih menjadi penghalang utama bagi para investor dalam merealisasikan penanaman modal mereka di lapangan.
Dilansir dari Ekonomi, Ketua Umum HKI Akhmad MaÔÇÖruf Maulana menjelaskan bahwa persoalan utama investasi nasional saat ini bukan terletak pada rendahnya minat penanam modal. Menurutnya, tantangan krusial justru muncul dari lemahnya eksekusi kebijakan serta adanya ketidakpastian regulasi pada tingkat implementasi di berbagai daerah.
Pihak HKI mengapresiasi diplomasi ekonomi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto ke berbagai negara mitra yang sukses meningkatkan ketertarikan investor global. Namun, tingginya minat tersebut belum sepenuhnya dapat dikonversi menjadi realisasi investasi yang nyata akibat kendala birokrasi domestik.
"Tantangan terbesar justru ada pada tahap implementasi di dalam negeri," ujar Akhmad MaÔÇÖruf Maulana, Ketua Umum HKI.
Hambatan tersebut sering ditemukan pada operasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN). HKI mencatat koordinasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah masih sering tumpang tindih sehingga menghambat fungsi kedua sektor tersebut sebagai motor penggerak ekonomi.
"Hambatan investasi hari ini bukan pada minat, tetapi pada kepastian hukum dan eksekusi. KEK dan PSN yang seharusnya menjadi katalis justru sering digergaji di berbagai level," tegas Akhmad MaÔÇÖruf Maulana, Ketua Umum HKI.
Terdapat tiga faktor utama yang diidentifikasi HKI sebagai pemicu ketidakpastian investasi, yakni buruknya sinkronisasi antara pusat dan daerah, masalah tata ruang yang belum tuntas, serta munculnya aturan daerah tanpa landasan regulasi kuat. Kondisi ini secara langsung berdampak negatif terhadap aktivitas para pelaku usaha di kawasan industri.
HKI menuntut pemerintah segera melakukan akselerasi penyelesaian tata ruang dan memastikan sinkronisasi koordinasi lintas level pemerintahan berjalan tanpa menciptakan ketidakpastian baru. Organisasi ini juga menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam memetakan setiap kendala teknis investasi guna mencari solusi yang lebih aplikatif.
