Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menyampaikan keluhan dari para pelaku usaha mengenai pengetatan dan lambatnya proses pencairan restitusi pajak yang menghambat likuiditas perusahaan pada Minggu (17/5/2026).
Kondisi ini dilansir dari Nasional memicu tekanan baru bagi dunia usaha, khususnya pada sektor manufaktur, eksportir, konstruksi, energi, serta industri dengan transaksi besar dan margin ketat yang sedang menghadapi perlambatan ekonomi global.
Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI, Anggawira, menyatakan bahwa sejumlah wajib pajak yang taat administrasi masih menghadapi keterlambatan pencairan dana.
"Bagi dunia usaha, restitusi bukan semata persoalan administratif, tetapi sangat berkaitan dengan cashflow perusahaan," kata Anggawira, Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI).
Penundaan ini berdampak langsung pada modal kerja perusahaan yang juga sedang tertekan oleh tingginya biaya bunga dan fluktuasi nilai tukar rupiah, meski di sisi lain pengusaha memahami langkah pemerintah dalam memperkuat pengawasan penerimaan negara.
"Dunia usaha sangat membutuhkan kepastian, transparansi, dan kecepatan proses. Kalau memang ada tambahan pemeriksaan atau validasi, sebaiknya disampaikan secara jelas, terukur, dan berbasis risiko," katanya Anggawira, Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI).
Pihaknya menilai bahwa perlakuan yang menyamaratakan semua wajib pajak sebagai entitas berisiko tinggi dapat memperburuk iklim usaha nasional, sehingga diperlukan keseimbangan antara target penerimaan negara dan kesehatan finansial sektor swasta.
"Kepercayaan adalah faktor penting dalam sistem perpajakan modern. Ketika kepastian dan trust terjaga, maka kepatuhan juga akan meningkat secara alami," kata Anggawira, Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI).
