Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengingatkan pemerintah dan koalisi partai politik agar tidak mengabaikan kritik masyarakat saat berbicara dalam seminar peringatan Konferensi Asia-Afrika di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta, Sabtu (18/4/2026). Langkah ini dipandang perlu guna menjaga kesehatan demokrasi Indonesia.
Hasto menjelaskan bahwa berdasarkan pengalaman partainya saat berada di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, banyak masukan dari publik yang akhirnya terbukti benar. Ia menilai aspirasi tersebut seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman atau serangan terhadap penguasa.
ÔÇ£Tadi di dalam pembukaan, saya juga menyampaikan bahwa kritik itu sehat bagi demokrasi. Sebenarnya ini PDI Perjuangan juga ingin sharing. Ketika kami berada di dalam pemerintahan khususnya pada periode kedua Presiden Jokowi, muncul banyak kritik,ÔÇØ kata Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI-P.
PDI-P tidak ingin partai-partai yang saat ini mendukung pemerintah mengalami hal serupa dengan mengabaikan suara publik. Menurutnya, keterbukaan terhadap kritik adalah bagian dari pelajaran penting yang dipetik oleh partai berlogo banteng tersebut selama masa pemerintahan sebelumnya.
ÔÇ£Dan kemudian ternyata banyak kritik-kritik yang diberikan itu adalah suatu kebenaran,ÔÇØ lanjut Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI-P.
Pengabaian terhadap suara rakyat diharapkan tidak terulang kembali demi efektivitas kebijakan negara. Hasto menegaskan bahwa posisi partainya saat ini bertujuan agar jalannya pemerintahan tetap pada koridor yang tepat sesuai aspirasi masyarakat luas.
ÔÇ£Sehingga kami tidak ingin partai yang berada di dalam pemerintah mengalami pengalaman seperti PDI-P saat itu,ÔÇØ ujar Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI-P.
Dalam kesempatan tersebut, dilansir dari Nasional, Hasto menyebut kritik sebagai wujud kecintaan terhadap bangsa. Ia menyoroti adanya potensi hambatan dalam implementasi visi besar Presiden Prabowo jika masukan dari masyarakat tidak didengarkan oleh para pelaksana kebijakan.
ÔÇ£Sehingga kita jadikan berbagai kritik justru sebagai bentuk rasa cinta kepada bangsa dan negara untuk memberikan suatu kontribusi ketika melihat di dalam pelaksanaan suatu kebijakan dengan visi yang baik dari Presiden Prabowo tetapi dalam praktiknya kemudian menimbulkan berbagai persoalan-persoalan,ÔÇØ kata Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI-P.
Program makan bergizi gratis menjadi salah satu contoh kebijakan yang disorot oleh PDI-P. Meski memiliki tujuan ideologis untuk membantu rakyat, Hasto mencatat adanya berbagai keluhan masyarakat mengenai teknis belanja dan pelaksanaannya di lapangan.
ÔÇ£Seperti misalnya belanja dari makan bergizi gratis. Padahal programnya sangat ideologis menyentuh kebutuhan rakyat tetapi dalam praktik PDI-P mencermati banyak hal yang telah disuarakan oleh masyarakat dan itu harus ditanggapi dengan terbuka,ÔÇØ pungkas Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI-P.
Politisi asal Yogyakarta ini juga menyesalkan adanya fenomena pelaporan kritik kepada aparat penegak hukum. Ia membandingkan kondisi saat ini dengan semangat dialektika pemikiran yang menjadi fondasi awal berdirinya Republik Indonesia.
ÔÇ£Sekarang ini kritik masalah pangan diadukan ke polisi. Kritik masalah terhadap pemerintah diadukan kepada polisi. Padahal republik ini dibangun dengan suatu dialektika,ÔÇØ kata Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI-P.
Keberhasilan pemerintah justru didukung melalui kritik yang membangun, bukan melalui pembungkaman pendapat. Ia meyakini bahwa pengawasan dari masyarakat merupakan bukti bahwa warga negara ingin pemerintah bekerja secara maksimal untuk kepentingan publik.
ÔÇ£Kalau kita kritik pemerintah bukan berarti kita tidak ingin pemerintah berhasil. Justru ketika kita kritik pada pemerintah karena kita sayang, cinta tanah air kepada republik ini,ÔÇØ ujar Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI-P.
Semangat Konferensi Asia-Afrika turut disinggung sebagai dasar penolakan terhadap segala bentuk penindasan di ruang publik. Hasto menekankan bahwa nilai-nilai kebebasan berpendapat harus dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa saat ini.
ÔÇ£Di republik ini seharusnya tidak boleh ada penindasan atas cara apa pun,ÔÇØ ucap Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI-P.
Perbedaan ideologi dan pandangan politik dianggap sebagai hal yang sah selama tujuannya adalah kemajuan nasional. Diskusi dan pertukaran pemikiran menjadi elemen penting dalam menjaga ekosistem demokrasi agar tetap dinamis dan produktif.
ÔÇ£Perbedaan-perbedaan ide dan pemikiran selama digerakkan oleh semangat rasa cinta tanah air untuk kemajuan bangsa, itu bukan hal yang diharamkan, tetapi itu penting dalam hal demokrasi,ÔÇØ kata Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI-P.
Hasto menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya fungsi pengawasan legislatif serta kebebasan pers. Penguatan mekanisme check and balances di DPR RI dipandang sebagai harga mati demi menjaga konstruksi sistem politik yang sehat di Indonesia.
ÔÇ£The freedom of speech, freedom to organize the people, freedom of press, dan sebagainya termasuk berjalannya fungsi-fungsi DPR RI sebagai check and balances di dalam konstruksi sistem politik kita, semua harus kita perjuangkan demi sehatnya Indonesia,ÔÇØ jelas Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI-P.
