Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional saat ini sedang menghadapi tekanan ganda yang cukup berat. Kondisi tersebut dipicu oleh lonjakan harga minyak mentah dunia serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Dikutip dari Industri, data tradingeconomics menunjukkan harga minyak mentah dunia telah kembali menembus level US$ 100 per barel. Pada saat yang sama, kurs rupiah bergerak semakin melemah dan mendekati level Rp 17.700 per dolar AS.
Meskipun menghadapi tekanan ganda yang signifikan, sejumlah badan usaha terpantau masih menahan harga jual BBM non-subsidi dengan Research Octane Number (RON) 92.
Langkah menahan harga ini salah satunya dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) yang mempertahankan harga Pertamax di angka Rp 12.300 per liter untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali. Selain itu, harga Pertamax Green 95 juga masih dipatok pada level Rp 12.900 per liter.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Muhammad Kholid Syeirazi mengingatkan bahwa situasi saat ini membawa tantangan yang berat bagi Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan strategi mitigasi dari sisi produksi hulu, pengadaan minyak, perilaku konsumsi, hingga penyesuaian harga.
"Dari sisi hulu, genjot lifting. Dari sisi hilir, diversifikasi sourcing dan pricing policy. Dari sisi perilaku (konsumen) bijak gunakan BBM. Situasi sedang tidak baik-baik saja," kata Kholid kepada Kontan.co.id, Senin (18/5/2026).
Kholid menyoroti belum adanya penyesuaian harga untuk sejumlah produk BBM non-subsidi. Kebijakan menahan harga BBM RON 92 ini memang ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mempertahankan daya beli masyarakat, serta mengendalikan inflasi.
Namun dari sisi korporasi, kebijakan tersebut menjadi beban berat yang menggerus margin keuntungan perusahaan. Tanpa adanya penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green, Pertamina diperkirakan harus menanggung beban berkisar antara Rp 5 triliun hingga Rp 6 triliun per bulan.
"Situasinya memang tidak mudah, menyeimbangkan antara rasionalitas harga dan makro-ekonomi. Pengguna Pertamax adalah kelas menengah yang ringkih, yang tidak kuat menanggung inflasi akibat kenaikan harga energi, dan rawan jatuh miskin," ujar Kholid.
Sebelumnya, beredar informasi bahwa harga keekonomian untuk produk Pertamax sebenarnya telah menembus level Rp 17.000 per liter. Jika mengacu pada asumsi tersebut, terdapat selisih atau disparitas harga mencapai hampir Rp 5.000 per liter antara harga keekonomian dengan harga jual di pasar.
Peneliti Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Badiul Hadi turut memberikan sorotan terhadap fenomena ini. Menurutnya, produk BBM non-subsidi seperti Pertamax pada dasarnya dapat bergerak mengikuti mekanisme keekonomian pasar.
Jika perbedaan antara harga keekonomian dan harga jual di pasar terlalu lebar, beban keuangan yang harus ditanggung badan usaha akan semakin membengkak. Badiul mengingatkan bahwa dalam jangka panjang, kondisi ini tidak sehat bagi Pertamina maupun iklim usaha distribusi BBM secara keseluruhan.
Kendati demikian, Badiul memberikan catatan penting jika nantinya pemerintah dan badan usaha memutuskan untuk melakukan penyesuaian harga. Level kenaikan harga tersebut harus dihitung secara cermat agar tidak memicu dampak negatif yang lebih luas.
Pemerintah perlu mengantisipasi agar tidak terjadi disparitas harga yang terlalu ekstrem antara BBM non-subsidi dan BBM bersubsidi. Perbedaan harga yang terlalu jauh dikhawatirkan dapat memicu perpindahan konsumsi secara masif dari Pertamax ke BBM bersubsidi, yang pada akhirnya akan menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Saat ini yang penting dicermati adalah timing, besaran kenaikan, dan komunikasi publiknya. Pemerintah dan badan usaha harus menjaga agar penyesuaian tidak memicu kepanikan psikologis maupun inflasi berantai," tegas Badiul.
Badiul menilai situasi yang terjadi saat ini tidak boleh dilihat sekadar sebagai gejolak biasa di pasar energi. Kondisi ini harus dipandang sebagai alarm bagi ruang fiskal serta ketahanan energi nasional.
"Saat harga minyak mentah dunia menembus US$100 per barel dan rupiah melemah mendekati Rp17.700 per dolar AS, tekanan trhdp APBN dan sistem penyediaan BBM akan meningkat secara simultan," tandas Badiul.
