Warga DKI Jakarta mengeluhkan lonjakan harga gas elpiji nonsubsidi ukuran 12 kilogram yang mengalami kenaikan dari Rp 192.000 menjadi Rp 228.000 pada Minggu (19/4/2026). Penyesuaian harga ini terjadi di tengah melambungnya biaya kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak.
Kenaikan signifikan tersebut dikonfirmasi melalui laman resmi Pertamina Patra Niaga yang menunjukkan harga di tingkat agen untuk wilayah DKI Jakarta, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur berada pada angka Rp 228.000, sebagaimana dilansir dari Megapolitan. Sementara itu, harga di wilayah Sumatera seperti Aceh dan Jambi telah mencapai kisaran Rp 230.000 per tabung.
Michael, seorang warga Kalideres, Jakarta Barat, menyatakan beban ekonomi yang ia rasakan semakin berat akibat akumulasi kenaikan harga energi secara bersamaan.
"Baru tahu juga nih kalau harganya naik, lumayan juga Rp 40.000 kan, berasa juga kenaikannya," kata Michael.
Ia menambahkan bahwa dirinya sudah memprediksi kenaikan ini akibat dampak situasi geopolitik global antara Amerika Serikat dan Iran yang memengaruhi harga bahan bakar penerbangan dan BBM nonsubsidi lainnya.
"Sebenarnya sudah expected sih, karena lumayan ngikutin harga tiket pesawat yang bergantung sama avtur. Terus harga baru Pertamax Dex dan Pertamax Turbo yang naiknya jauh banget, jadi pasti gas nyusul," ucap Michael.
Pria berusia 24 tahun ini kini mempertimbangkan untuk beralih kembali menggunakan gas subsidi tabung melon karena alasan efisiensi biaya.
"Karena punya juga tabung subsidi, jadi sementara berganti ke subsidi dulu. Tapi kalau subsidi kan sering kosong, jadi mau enggak mau tetap pakai yang 12 kg. Kalau ganti ke 5,5 kg harus beli tabungnya lumayan, jadi kalau hitung-hitungan, masih efisien yang 12 kg," tuturnya.
Keluhan serupa datang dari Pudji, warga yang sudah menggunakan gas nonsubsidi selama tiga dekade, yang merasa terkejut dengan besaran kenaikan harga kali ini.
"Kalau begini kan berat ya, pengeluaran jadi membengkak, menyulitkan lah gitu," ucap Pudji.
Pudji berharap otoritas terkait dapat menstabilkan harga komoditas dasar agar tidak terus memberikan tekanan pada pengeluaran rumah tangga.
"Ya semoga bisa terkendali lagi lah, enggak naik-naik terus biar enggak semakin menyusahkan, namanya juga ekonomi saat ini semuanya lagi susah," ujarnya.
Guna menyiasati bengkaknya biaya rutin, ia mulai merencanakan penggunaan produk gas dengan ukuran yang lebih kecil sebagai alternatif.
"Mau enggak mau harus cari alternatif yang lebih meringankan. Bisa jadi (pindah ke gas 5,5 kg). Yang jelas sih ya harus dihemat-hemat gasnya," tuturnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan penjelasan terkait status elpiji 12 kg sebagai komoditas bagi masyarakat kelas atas.
"Saya mau tanya, kalau nonsubsidi itu untuk orang kaya atau untuk orang susah? Orang mampu kan," ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/4/2026).
Ia menekankan bahwa meskipun pemerintah hadir untuk rakyat, alokasi bantuan subsidi harus diprioritaskan secara tepat sasaran bagi warga yang benar-benar membutuhkan.
"Gini loh, negara itu hadir untuk membantu semua rakyat, tetapi prioritasnya itu adalah kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu. Kalau yang mampu, ya harusnya dia berkontribusi untuk saling membantu, itu saja kok," ucapnya.
Bahlil memastikan bahwa instruksi Presiden Prabowo Subianto adalah menjaga stabilitas harga gas melon agar tetap terjangkau oleh masyarakat kecil.
"Kalau yang subsidi (harganya) tetap. Saya hanya bisa menjamin harga subsidi karena itu adalah perintah Presiden dan perintah aturan," kata Bahlil.
