Lonjakan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar internasional sejak awal tahun ini mulai mengganggu stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri. Kondisi ini menempatkan pemerintah pada posisi sulit antara mengamankan devisa ekspor atau menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat luas.
Dilansir dari Ekonomi, tekanan kenaikan harga tersebut mulai dirasakan secara nyata pada April 2026. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa komoditas minyak goreng memberikan andil sebesar 0,05% terhadap inflasi bulanan.
Kenaikan ini sejalan dengan penetapan harga referensi CPO untuk periode Mei 2026 yang mencapai US$1.049,58 per metrik ton. Angka tersebut mencatatkan kenaikan sebesar 6,06% jika dibandingkan dengan harga referensi pada April sebesar US$989,63 per metrik ton.
Penguatan harga sawit internasional yang terus berlanjut berdampak pada kenaikan ongkos produksi bahan baku minyak goreng di pasar lokal. Produsen cenderung memiliki insentif lebih tinggi untuk mengalihkan produk mereka ke pasar luar negeri guna mengejar margin keuntungan yang lebih besar.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menjelaskan bahwa transmisi harga global ke domestik memang sulit dihindari meski tidak terjadi secara otomatis. Indonesia sebenarnya sudah memiliki instrumen peredam seperti domestic market obligation (DMO) dan harga eceran tertinggi (HET).
ÔÇ£Realisasi DMO yang masih rendah membuat pasokan ke dalam negeri tidak cukup kuat menahan kenaikan harga. Akibatnya, harga Minyakita yang seharusnya menjadi penyangga justru ikut naik di atas HET,ÔÇØ ujar Yusuf.
Masalah struktural di dalam negeri, termasuk distribusi yang belum efisien dan pengawasan pasokan yang kurang efektif, dituding menjadi pemicu utama di samping faktor pasar global. Hal ini menyebabkan minyak goreng rakyat tidak lagi terjual sesuai harga yang ditetapkan.
Dampak Luas Terhadap Daya Beli Masyarakat
Walaupun kontribusi langsung minyak goreng terhadap angka inflasi terlihat terbatas, dampak lanjutannya dinilai sangat luas. Minyak goreng merupakan input produksi krusial bagi rumah tangga maupun pelaku usaha kuliner skala kecil.
Kenaikan harga bahan baku ini memicu pedagang makanan untuk menyesuaikan harga jual mereka. Rantai kenaikan harga kemudian merambat ke warung makan hingga industri rumahan yang sangat bergantung pada produk gorengan.
ÔÇ£Jadi meskipun kontribusi langsungnya kecil, efek rambatannya bisa lebih luas,ÔÇØ kata Yusuf.
Kelompok masyarakat berpendapatan rendah menjadi pihak yang paling terdampak karena porsi belanja pangan pokok mereka sangat dominan. Kenaikan harga secara langsung akan menggerus ruang konsumsi dan berisiko menurunkan kualitas asupan makanan pada rumah tangga rentan.
Kondisi Riil di Tingkat Pedagang Pasar
Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), Reynaldi Sarijowan, mengungkapkan bahwa minyak goreng menjadi anomali di tengah stabilitas harga pangan lainnya. Saat harga beras dan hortikultura mulai terkendali, harga Minyakita justru tetap melambung tinggi.
Di lapangan, harga Minyakita terpantau masih bertahan pada kisaran Rp22.000 hingga Rp22.500 per liter. Nilai ini berada jauh di atas ketentuan HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
ÔÇ£Minyakita ini masih relatif tinggi dan tidak menuju HET maka harus ada solusi alternatif,ÔÇØ kata Reynaldi.
Selain faktor bahan baku, tingginya biaya kemasan yang masih bergantung pada komponen impor turut mempersempit ruang penurunan harga di tingkat konsumen. Saat ini, pola belanja masyarakat cenderung sangat berhati-hati dengan hanya membeli sesuai kebutuhan harian mendesak.
Langkah Prioritas Stabilisasi Harga
Tekanan terhadap harga CPO diprediksi belum akan mereda dalam waktu dekat akibat stagnansi produksi global dan peningkatan serapan domestik untuk program biodiesel B50. Pemerintah diminta segera mengambil langkah konkret untuk mengamankan pasokan pangan.
Yusuf Rendy Manilet menyarankan tiga prioritas utama bagi pemerintah. Pertama adalah perbaikan implementasi DMO, kedua evaluasi berkala kebijakan biodiesel, dan ketiga memperkuat perlindungan bagi kelompok masyarakat rentan melalui bantuan yang terarah.
Ikappi juga mendesak penguatan distribusi di wilayah-wilayah dengan tingkat konsumsi tinggi seperti Pulau Jawa menjelang momentum Iduladha.
ÔÇ£Minyakita perlu dilakukan suplai yang cukup masif di beberapa titik yang rawan,ÔÇØ ujar Reynaldi.
