Harga BBM dan LPG Nonsubsidi Naik Picu Efisiensi Anggaran Daerah

Harga BBM dan LPG Nonsubsidi Naik Picu Efisiensi Anggaran Daerah
Foto: Ilustrasi Harga BBM dan LPG Nonsubsidi Naik Picu Efisiensi Anggaran Daerah.

Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) nonsubsidi yang berlaku sejak Sabtu (18/4/2026) memicu langkah efisiensi pejabat daerah dan tekanan ekonomi bagi pelaku UMKM. Kebijakan PT Pertamina (Persero) ini mengikuti lonjakan harga energi global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Kenaikan harga yang signifikan mencapai rata-rata 60 persen tersebut dilansir dari Money berdasarkan Keputusan Menteri ESDM. Di wilayah Jakarta, harga BBM jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex mengalami lonjakan drastis, begitu pula dengan komoditas LPG nonsubsidi tabung 5,5 kg dan 12 kg.

Daftar Perubahan Harga BBM dan LPG Nonsubsidi di Jakarta
KomoditasHarga LamaHarga Baru
Pertamax Turbo (per liter)Rp 13.100Rp 19.400
Dexlite (per liter)Rp 14.200Rp 23.600
Pertamina Dex (per liter)Rp 14.500Rp 23.900
LPG 12 kg (per tabung)Rp 192.000Rp 228.000
LPG 5,5 kg (per tabung)Rp 90.000Rp 107.000

Merespons situasi tersebut, Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra Negara, segera mengambil langkah penghematan dengan mengganti kendaraan dinas operasionalnya. Ia memilih menggunakan mobil yang lebih irit guna mencegah pembengkakan anggaran operasional pemerintah daerah pada hari Minggu (19/4/2026).

"Saya secara pribadi sudah menyampaikan ke bagian umum, bahwa ke depan saya pake mobil Toyota Innova Zenix itu lebih irit karena tidak ada kenaikan (signifikan pada jenis BBM-nya)," ujar Diky Candra Negara, Wakil Wali Kota Tasikmalaya.

Diky menilai bahwa mempertahankan kendaraan operasional yang boros bahan bakar berisiko membebani keuangan daerah tanpa adanya kepastian tambahan alokasi anggaran BBM.

"Kalau pake Pajero yang sekarang untuk sehari-hari, kemungkinan akan membengkak dan tentunya harus ada tambahan BBM dan itu tidak mungkin nambah anggaran," katanya Diky Candra Negara, Wakil Wali Kota Tasikmalaya.

Perubahan perilaku konsumsi energi bagi para pejabat publik dianggap perlu sebagai bentuk penyesuaian diri terhadap realitas ekonomi masyarakat saat ini.

"Jangan pernah berpikir lagi pola hidup dimana pejabat teh kudu keren, di mana pejabat kudu kitu (begitu), kita tidak seperti itu dengan kondisi sekarang yuk menyesuaikan diri dengan kondisi bahwa pejabat pun sama manusia," tegas Diky Candra Negara, Wakil Wali Kota Tasikmalaya.

Sementara itu, tekanan ekonomi juga dirasakan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) seperti Novia Ajeng di Jakarta. Pada Selasa (21/4/2026), ia mengaku terpaksa mengubah pola penggunaan bahan bakar untuk mempertahankan usahanya.

"Biasanya pakai yang 12 kilo (gram). Cuma buat sekarang karena harganya naik lumayan banget ya, kadang kita akalin pakai yang 3 kilo (gram), yang subsidi," ujar Novia Ajeng, Pemilik Kedai Siberat.

Ajeng menyatakan kegelisahannya terhadap kenaikan harga berbagai bahan baku produksi yang membuat margin keuntungan usaha semakin menipis.

"Karena kita UMKM kan sangat berpengaruh ya kalau ada kenaikan-kenaikan dari harga gas, plastik, bahan baku lainnya, dan enggak bisa semena-mena kita naikin harga jualnya," katanya Novia Ajeng, Pemilik Kedai Siberat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan penjelasan mengenai alasan pemerintah tidak mengintervensi harga komoditas nonsubsidi tersebut. Ia menegaskan bahwa kategori tersebut diperuntukkan bagi sektor industri yang mengikuti dinamika internasional.

"Nah, kenapa harganya naik? Saya katakan bahwa kita mengatur harga yang bisa menjamin untuk harganya enggak naik itu adalah yang bersubsidi. Sementara yang tidak bersubsidi itu dipakai oleh industri, jadi itu memang tidak kita atur harganya," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Bahlil memastikan bahwa pemerintah tetap menjaga stabilitas stok dan harga LPG subsidi 3 kilogram agar beban masyarakat menengah ke bawah tetap terkendali.

Artikel terkait

Rekomendasi